Masih Banyak Desa Berada di Kawasan Hutan, Ini Janji Menteri Agraria

KBRN, Sintang: Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Indonesia  Dr. Sofyan Jalil  melakukan  Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Ssistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 secara virtual.

Acara ini diikuti Bupati Sintang yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang  Igor Nugroho di Command Center Kantor Bupati Sintang pada Kamis, (27/1/ 2022).

Tema Sosialisasi ini  adalah  “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyukseskan Program Strategis PTSL Menuju Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat , menurut Sofyan Jalil  saat ini banyak keluhan bahwa patok hutan lindung yang berpindah-pindah,  namun itu kewenangan Kementerian LHK.

 “Kalau kewenangan kami, itu sudah selesai semua. Presiden sudah mengeluarkan Keppres tentang one map policy tetapi terjadi konflik di seluruh Indonesia. Saat ini banyak desa yang masuk dalam kawasan hutan, maka masyarakatnya banyak yang komplain dan akan kami selesaikan,” katanya.

Menurutnya terdapat Perpres tahun 2018 tentang percepatan pelepasan dan penyelesaian tanah dalam kawasan hutan. Desa di kawasan hutan, harus dikeluarkan.

“Pelaksanaannya mungkin belum sesuai harapan. UU Cipta Kerja sudah memberikan perintah kepada Menteri Kehutanan untuk menyelesaikan hal tersebut,” terang   Sofyan Jalil

Menurut Sofian Jalil ada juga kebun yang dulu tidak masuk kawasan hutan, sekarang malah masuk ke kawasan hutan sehingga illegal kebunnya. Maka, masalah kehutanan ini menjadi perhatian meskipun diluar kewenangan .

“Kami sangat konsen soal ini, ada orang BPN masuk penjara gara-gara dituduh mensertifikatkan tanah dalam kawasan hutan, padahal dulu waktu pembuatan sertifikat masuk dalam APL. Sehingga sertifikat menjadi tidak sah, terjadi kasus di Indonesia. Saya akan bela orang BPN yang terkena masalah itu,”  papar Sofyan Jalil

“Saya sudah buat edaran agar pemda membereskan aset daerah berupa tanah. Pemda siapkan dana dan pro aktif mengurus ke BPN di daerah. Bisa dibentuk gugus tugas penyelesaian masalah aset tanah ini.  Bagi rumah warga di pinggir sungai dan pantai, tidak bisa diberikan hak sertftikat hak milik, tetapi kami bisa memberikan sertifikat hak pakai selama rumahnya masih tradisional. Itu ada peraturan menterinya. Warga yang tinggal di atas laut dan sungai bisa mendapatkan hak pakai,” Jelas Sofyan Jalil. (fik)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar