Kasus PT. RKA, Kadispanbun Melawi Dukung Proses Hukum

KBRN,Melawi : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT Rafi Kamayaja Abadi (RKA) atas perbuatan melanggar hukum berupa pembakaran lahan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

PT Rafi Kamajaya Abadi digugat KLHK dengan membayar ganti rugi kerugian lingkungan hidup-kerugian ekologis dan ekonomis--senilai Rp 270 miliar rupiah.

Gugatan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar ke PT Rafi Kamajaya Abadi diajukan ke Pengadilan Negeri Sintang.

Pada Senin 10 Januari 2022, Pengadilan Negeri Sintang, menggelar sidang perdana dengan agenda memeriksa kehadiran pihak penggugat dan tergugat.

Diketahui, PT RKA telah disegel oleh Polres Melawi sejak September 2021. Penyegelan dilakukan setelah lebih dari 900 hektare lahan perkebunan yang didominasi gambut, terbakar selama lebih dari tiga pekan.

Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Melawi, Ir. Nahru mendukung proses hukum terkait kasus Karhutla PT. RKA.

"Saya pun mendukung proses hukum berkeadilan bila ada karhutla di area konsesi," ujarnya.

Menurutnya, Kasus kebakaran di area PT RKA seluas lebih dari 900 hektare tak cuma sekadar dipicu lahan gambut yang mudah terbakar, namun juga kondisi kebun yang tidak terlalu dirawat.

“Soal penyebabnya, PPNS lingkungan hidup serta Polres akan melakukan penyelidikan sumber api. Termasuk ketaatan perusahaan terhadap pemenuhan ketentuan," paparnya.

Untuk itu, Ia berharap kasus PT RKA bisa menjadi pembelajaran bagi perusahaan lainnya dalam menangani karhutla, dalam izin konsesi lahan perkebunan.

"Karhutla jangan lagi dipandang sebelah mata, tapi harus ditanggulangi bersama semaksimal mungkin, dengan sumber daya yang ada dalam perusahaan," tambahnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar