KLHK Segera Inventarisir Kerusakan Akibat PETI di Sintang, Rayendra: Pemerintah Harus Cabut Ijin Perusahaan Tak Taat Amdal

KBRN, Sintang: Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali mengunjungi Sintang Kalimantan Barat, Kali ini dihadiri langsung oleh Menetri KLHK Siti Nurbaya Bakar bersama Wakil Menteri (Wamen), Sekjen dan Dirjen untuk mengetahui upaya penanganan, dan rencana jangka panjang  Banjir di Sintang.

Saat mendampingi Meneteri KLHK, senin (6/12/2021) Wamen  Alue Dohong mengungkapkan,  Selain Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui kegiatan penanaman (penghijauan dan reboisasi), KLHK juga akan melakukan penerapan teknik konservasi tanah dan air, seperti membangun Dam.

Menurutnya, daerah kritis bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga perlu diinvetarisis. Mulai dari luasan, hingga jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di tanah berpasir bekas tambang.

"Untuk pemulihan eks PETI perlu diinventarisir jumlahnya banyak sekali. Informasinta ada 81 ribu hektare di kalbar. Upaya harus dilakukan melalui pemulihan lingkungan lewat rekayasa vegetasi, meredesain lanscapnya supaya nanti bisa jadi tempat objek wisata baik untuk sifatnya agrowisata, supaya bernilai kenbali daerah itu," katanya.

Sementara penggiat lingkungan kabupaten Sintang dari Sintang Fresh Water Care (SWFC) Rayendra menyambut baik para petinggi pemerintahan  Indonesia dari berbagai tingkatan mulai gubernur, DPR RI, Menteri hingga presiden hadir di Sintang.

“ Kami berharap apa yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk program pasca banjir ini ada manfaatnya untuk Sintang dan Indonesia, menurut kami program kerja nyata pencegahan kerusakan bentang alam di Sintang penting agar tidak mengalami kerusakan parah lagi,” katanya, selasa (7/12/2021).

Rayendra yang juga coordinator forum pengawas perikanan dan perairan Kalbar mengungkapkan kawasan sungai, anak sungai dan urat sungai di Kalbar khususnya Sintang banyak mengalami kerusakan akibat pertambangan emas tanpa ijin, selain itu pembukaan lahan dan perkebunan yang tidak mentaati aturan amdal. Adanya perusahaan HTI  yang tidak melakukan reboisasi memperparah keadaan.

“ Para petinggi negeri ini harus mencegah Pertambangan Emas Tanpa Ijin di sungai namun memberikan ijin WPR dan segera mencabut ijin perusahaan yang tidak taat terhadap pemenuhan AMDAL,” tegasnya (fik)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar