Dirasa Rugikan Buruh, Aliansi Pekerja Buruh Kalimantan Barat Sepakat Tolak Sistem UMP dan UMK

KBRN, Sintang : Aliansi Pekerja Buruh Kalimantan Barat menggelar workshop dan diskusi pengupahan di Pontianak, Sabtu (27/11/2021) lalu. Hal tersebut adalah buntut dari ketidakpuasan buruh terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri tentang pengupahan yang dianggap buruh sebagai hal yang inkonstitusional.

Kepada RRI, Ketua DPC Serikat Pekerja Pelikha Kabupaten Sintang, Yohanes Agustinus salah satu peserta yang hadir dalam workshop tersebut mengatakan workshop ini diikuti oleh berbagai serikat buruh yang ada di Kalimantan Barat diantaranya SPSI, KSBSI, Pelikha, Saburmusi, SBSI dan KSPSI yang merupakan serikat buruh yang ada di Kalimantan Barat.

Turut hadir dalam audiensi tersebut antara lain, ketua Apindo Kalimantan Barat, PPS Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat dan GAPKI Kalimantan Barat. Dalam workshop tersebut Aliansi Buruh Kalimantan Barat juga menyampaikan penolakan terhadap sistem UMP dan UMK.

“Kami Aliansi Pekerja Buruh Kalimantan Barat menetapkan dan menyepakati bersama untuk menolak sistem UMP dan UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri yang inkonstitusional menurut keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November tahun 2021,” ujar Yohanes.

Yohanes melanjutkan Aliansi Pekerja Buruh Kalimantan Barat juga memberikan kritik kepada pemerintah secara konstruktif dan dalam menyampaikan aspirasinya tetap menjaga kondusifitas, keamanan dan dilakukan secara damai serta tertib.

Aliansi Pekerja Buruh Kalimantan Barat juga akan mengawal perbaikan undang-undang No. 11 Tahun 2020 dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Perpu pengganti undang-undang khususnya cluster ketenagakerjaan. (Dby)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar