Satgas Korsup Akan Awasi Pokir Bermasalah

KBRN, Sintang: Pokok Pikiran (Pokir) sering  bermasalah  sehingga Satgas Korsup akan memberikan perhatian pada pokir.

Hal tersebut dingkapkan kepala Satuan Tugas Pencegahan Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah III KPK Edi Suryanto dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Monitoring Centre for Prevention Semester I Tahun 2021 secara virtual di Command Center Kantor Bupati Sintang pada Rabu, ( 28/7/ 2021)

“Bappeda harus menentukan, kapan pokir dimasukan kepada eksekutif, khususnya TAPD. Pokir harus masuk sejak awal saat mereka reses, tidak apa-apa. Tetapi tetap harus disesuaikan dengan visi dan misi Bupati Sintang dan hasil musrenbang tingkat desa. DPRD bilang itu kebutuhan konstituen, tetapi masyarakat tidak pernah mengajukan dalam musrenbang, Kalau ada seperti itu, kami akan pelototi program tersebut karena berpeluang terjadinya tindak pidana,”  kata Edi Suryanto.

Menurut Edi Suryanto mengatakan  Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan media komunikasi yang dibangun oleh KPK untuk menyambungkan pemda dengan KPK.

Adanya MCP, karena KPK tidak bisa setiap hari mengawasi pemda, sehingga membentuk MCP agar KPK bisa memantau tata kelola pemerintahan pada 8 area yang ada di Kabupaten Sintang.

“Dengan MCP, kami membantu Pemda Sintang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Ada beberapa OPD yang memang terkait langsung dengan MCP ini. Dari 8 area intervensi, Inspektorat harus selalu terlibat didalamnya,” kata Edi Suryanto

Menurutnya perencanaan penganggaran sangat penting untuk menjamin penyusunan anggaran melalui tahapan yang benar mulai dari musrenbang tingkat desa sampai penetapan APBD. Jangan sampai di tengah jalan, ada pihak yang menitip program tanpa melalui proses.

 “Sekarang pemda sedang menyusun RAPBD 2022, jangan sampai ada pihak yang melangkah di tengah jalan. Kalau ada, itu tanda rencana yang tidak baik. Inspektorat harus mengawal dari awal. Pengadaan barang dan jasa harus sesuai aturan yang ada. Lelang harus dijamin lancar dan sesuai aturan. OPD kalau perlu meminta bantuan auditor di Inspektorat dalam membantu kegiatan. Kami mendorong Pemkab Sintang menggunakan aplikasi Bela Pengadaan karena sangat mudah. OPD bisa melakukan pengadaan langsung melalui aplikasi Bela Pengadaan,” terang  Edi Suryanto. ( fik)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00