BPBD Sintang: Potensi Dilematis TNI/Polri Saat Hot Spot Meningkat Akibat Pembukaan lahan

KBRN, Sintang: Kepala BPBD Ir. Bernard Saragih mengklaim Sosialisasi Perbup Nomor 31 dan 18 sebenarnya sudah sangat masif karena karena pihaknya sudah keliling ke 14 kecamatan.

“Kita tahun ini akan melakukan revisi menyesuaikan aturan yang baru. Undang-undang memperbolehkan buka lahan maksimal 2 hektar, tetapi kalau sudah ada titik panas karena warga bakar ladang, ada perintah dari pusat kepada TNI dan Polri agar dipadamkan,” kata Bernard, sabtu (24/7/2021).

Baca :Lindungi Peladang, Pemkab Sintang Revisi Perbup Tata Cara Pembukaan Lahan

“ Maka saya mendorong agar pemkab Sintang kirim surat ke pusat agar mencabut pasal yang menyebutkan kearifan lokal boleh membuka lahan maksimal 2 hektar di Undang-Undang Cipta Kerjan Sehingga tidak membuat dilematis buat TNI dan Polri,”  sambung Bernard Saragih.

Ia mengatakan, Masyarakat pasti komplain, saat mereka bakar ladang, dipadamkan. Padahal mereka mengakui sudah mengikuti perbup. 

“Masyarakat bukan bakar hutan, tetapi bakar ladang mereka. Perbup ini, harus disampaikan ke pimpinan di level atas juga. Dan masukan dari semua Forkopimda kita akomodir. Soal hotspot di Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu yang meningkat dua hari ini, camatnya langsung saya tanya dan mereka sampaikan bahwa masih sesuai perbup,” terang Bernard Saragih.

Baca :BMKG Prediksi Sintang Kering Hingga 28 Juli, Supriandi : Waspada Peningkatan Hot spot

Menurutnya sejak  1 Maret 2021 saat ada kemarau. BPBD langsung keluarkan Surat Keputusan Bupati Sintang tentang siaga kebakaran hutan dan lahan yang berlaku sampai 31 Desember 2021.

“Jadi kita memang siaga terus. Jangan sampai keluar SK tanggap daruratlah. Sosialisasi membuka lahan tanpa membakar agar terus menerus dilakukan kepada masyarakat yang tidak berada di kelompok tani yang sering dibina,” tandas Bernard Saragih.(fik)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00