Dewan Pertanyakan Kelanjutan Perda RTRW 

Sidang Paripurna penyampaian pandangan fraksi -fraksi terkait pertanggungjawaban Bupati Jembrana APBD 2021
Sidang Paripurna penyampaian pandangan fraksi -fraksi terkait pertanggungjawaban Bupati Jembrana APBD 2021
Sidang Paripurna penyampaian pandangan fraksi -fraksi terkait pertanggungjawaban Bupati Jembrana APBD 2021

KBRN, Negara: Lambatnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana dikritisi legislatif. Hal tersebut disampaikan fraksi Gerindra dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Rapat Paripurna DPRD Jembrana di Ruang Sdiang Kantor DRPD Jembrana, Senin (4/7/2022)

Meski DPRD Jembrana telah menyetujui untuk pembahasan dan pembentukan panitia khusus (pansus), namun pembahasan Ranperda inisiatif dari eksekutif ini belum dilakukan hingga triwulan II saat ini. Padahal, Perda itu nantinya menjadi landasan bagi investasi yang akan masuk ke Jembrana. 

Sejumlah fraksi juga mempertanyakan tingginya Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun lalu yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Fraksi Gerindra Jembrana, I Ketut Sadwi Darmawan seusai sidang paripurna mengungkapkan, upaya Bupati Jembrana dalam menciptakan iklim investasi dan memberikan karpet merah bagi investor dinilai tidak dijalankan dengan perangkat daerah yang ada. Pasalnya, sejak disepakati untuk dibahas menjadi Ranperda, hingga saat ini belum ada upaya aktif dari eksekutif untuk pembahasan. Di satu sisi, investor sudah mulai masuk dan akan was-was bila tidak ada kepastian aturan. Termasuk aturan tentang Tata Ruang yang menjadi dasar mereka menentukan lokasi.

"Kami mendukung bersama (investasi) dalam rangka mendongkrak pendapatan daerah Jembrana, tetapi harus diimbangi dengan aturan. Salah satunya ya ranperda revisi RTRW ini. Bagaimana memberikan rasa nyaman dan aman bagi investor dalam berinvestasi, kalau aturan belum ditetapkan,” kata Sadwi Darmawan. 

Fraksi juga mengharapkan ada kejelasan, keterbukaan dan kepastian dalam berinvestasi. Mulai tingkat pemerintahan paling bawah (Desa dan desa adat) hingga di perizinan. Masukan ini menurutnya disampaikan agar kerja keras yang dibangun selama ini tidak sia-sia. Ia mencontohkan perijinan salah satu usaha Mie di Kota Negara yang belum mendapatkan kejelasan sampai saat ini. Sehingga dikhawatirkan menjadi peluang bagi “makelar perijinan” mengambil keuntungan pribadi. 

"Kami meyakini apabila ada kepastian regulasi, prosedur jelas dan transparan bagi investor yang menanamkan modalnya di Jembrana, maka akan menjamur dan gol terakhirnya pendapatan asli daerah meningkat," tambah Sadwi.

Selain terkait Ranperda RTRW, sejumlah fraksi juga mengkritisi mengenai SILPA yang nilainya tinggi. Tahun 2021, SILPA  sebesar Rp 129 miliar lebih. Masih sangat besar dibandingkan dengan jumlah SILPA tahun 2020. Fraksi PDI Perjuangan menilai peningkatan SILPA yang signifikan bukan menjadi suatu kewajaran. Namun segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah, DPRD dan stakeholder yang ada harus konkret. Fraksi PDI P mengharapkan ada langkah upaya agar realisasi anggaran dalam setiap pelaksanaan kerja dapat terlaksana secara maksimal dan tidak terjadi peningkatan SILPA.

Catatan terkait SILPA ini juga disampaikan fraksi Kebangkitan Persatuan dengan Ketua Fraksi Muhamad Yunus. Fraksi meminta untuk meningkatkan sistem efektivitas, sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar