Realisasi  PHR di Bangli Lampaui Target

KBRN, Bangli: Dibukanya kepariwisataan Bali oleh pemerintah mulai membuahkan hasil positif terhadap capaian Pajak Hotel dan Restaurant (PHR) Kabupaten Bangli. Hingga pertengahan tahun 2022, realisasinya telah melampaui target yang dibebankan.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris BKPAD Kabupaten Bangli, I Dewa Meranggi Adnyana, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan DPRD Bangli belum lama ini.

Untuk pajak hotel, ungkap Dewa Meranggi, dari target Rp220 juta, sementara realisasinya hingga pertengahan tahun ini telah mencapai Rp323 juta lebih. Demikian pula pajak restauaran yang ditarget Rp1,6 miliar realisasinya telah mencapai Rp2,1 miliar.

“Realisasi PHR telah bisa melampaui target yang dibebankan ke kita,” ucapnya.

Papar Dewa Meranggi, selain telah dibukanya kepariwisataan oleh pemerintah, capain tersebut tidak lepas dari berbagai terobosan yang dilakukan Pemkab Bangli dibawah kendali Bupati Sang Nyoman Sedana Arta. Dalam mengoptimalkan PHR, pihaknya menempatkan petugas pengawas pajak di sejumlah wajib pajak (WP).

"Petugas pengawas pajak ini tidak sekedar duduk manis, namun petugas mencatat dan memfoto bill transaksi di restoran untuk selanjutnya dilaporkan itu nantinya dicocokkan dengan pajak yang dibayar oleh wajib pajak,” ungkapnya. 

Bebernya lagi, petugas pengawas yang jumlahnya sebanyak 22 orang bekerja tiap hari, mereka tanpa ada hari libur. Mengingat hari libur, Sabtu dan Minggu merupakan puncak kunjungan wisatawan ke wilayah Bangli.

“Kunjungan wisatawan ke Kintamani justru membludak pada hari libur, makanya petugas kita tidak libur," ucap dewa Meranggi.

Berkaitan dengan penempatan petugas ini, pihaknya kini justru dihadapkan dengan permasalah anggaran. Dimana, untuk anggaran BBM kepada petugas pengawas ini tidak mencukupi. Karena itu, pihaknya telah melakukan penggeseran anggaran tetapi masih saja kekurangan. Meskipun kekurangan anggaran BBM, pengawasan pajak di restoran tetap menjalankan tugas.

“Kita akan mohon tambahan anggaran di anggaran perubahan. Kita harap pihak dewan bisa menyetujuinya,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada pada kesempatan itu sangat mengapresiasi kinerja BKPAD, yang sejumlah pendapatan daearah, dari PHR telah bisa melampaui target.  

“Memang masih ada yang belum mencapai target, namun kita sangat mengapresiasi kinerja BKPAD,” imbuhnya.

Sementara terkait denggan kekurangan anggaran, baik Budiada maupun I Komang Carles, sepakat akan mengawal tambahan anggaran yang akan diajukan dalam APBD perubahan 2022.

"Kami sangat setuju penambahan anggaran BBM untuk petugas pengawas. Apalagi kehadiran petugas ini mampu meningkatkan  PHR, malahan dalam kurun waktu setengah tahun sudah melampaui target,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar