Penerapan Perda Penataan Pasar Tradisional di Bangli Dinilai Tidak Maksimal

KBRN, Bangli: Penerapan sejumah Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Bangli dinilai belum maksimal. Salah satunya adalah Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dimana masih banyak pasar modern keberadaanya dekat dengan pasar tradisional.

Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada, Minggu (22/5/2022) mengatakan, tidak maksimalnya penerapan Perda ini sudah tentu akan merugikan pedagang tradisional di Kabupaten Bangli. Hal ini juga berbanding terbalik dengan upaya pemerintah dalam memberdayakan ekonomi lokal.

“Memang saat ini perijinan bebas didapat. Namun bagaimana kalau pasar modern berjamuran, yang akan mati nantinya adalah pedagang tradisioanal karena tidak mampu bersaing. Jadi kita ingatkan agar hal ini benar-benar menjadi perhatian pihak eksekutif dalam hal ini OPD terkait,” pinta Budiada.

Dibalik belum maksimalnya pelaksanaan Perda ini, jelas dia, dalam rapat Bapemperda DPRD Bangli dan Bapemperda eksekutif, justru pihak Perindag Bangli kembali mengajukan Ranperda tentang Penetapan, Pengembangan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Perda ini, hampir serupa dengan Perda No 1 Tahun 2016.

“Disisi lain ada Perda yang belum maksimal dilaksanakan, lantas ada Perda baru yang hampir sama. Kita tentu akan kembali mempertanyakan Ranperda ini sebelum nantinya dilakukan pembahasan,” bebernya.

Sementara sebelumnya, dalam rapat koordinasi antara Bapemperda eksekutif dan Bapemperda DPRD Bangli, anggota DPRD Bangli I Nengah Darsana, juga mempertanyakan Ranperda tentang penetapan, pembinaan pasar rakyat yang diajukan pihak Disperindag. Sementara singkatnya, telah ada Perda No 1  tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisnal Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dimana Perda ini juga telah dijabarkan oleh Perbup 12 Tahun 2017.

“Bagaimana Perda ini telah berubah?,” tanya Darsana, pada kesempatan itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar