Menteri BUMN Cek Penggunaan PeduliLindungi di Gilimanuk

Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Pelabuhan Gilimanuk, Minggu (19/9/2021)
Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan bantuan kepada para pegawai di ASDP Ketapang-Gilimanuk berupa vitamin dan kelengkapan prokes

KBRB, Negara : Menteri BUMN RI, Erick Thohir, Minggu (19/9/2021) pagi mengunjungi Pelabuhan Gilimanuk. Selain mengecek pelayanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Menteri juga memastikan penerapan aplikasi PeduliLindungi untuk pelaku perjalanan di layanan penyeberangan. 

Menteri  melakukan perjalanan dengan menumpang salah satu KMP di penyeberangan Jawa-Bali ini dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Sesampai di Pelabuhan Gilimanuk, Menteri BUMN, Erick Thohir turun bersama rombongan di jalur pejalan kaki. Hingga ke pintu keluar pejalan kaki dan menjalani pemeriksaan terkait dokumen kesehatan (Covid-19) sebagai syarat perjalanan. Menteri memastikan pelayanan juga menerapkan aplikasi PeduliLindungi. Dalam aplikasi ini, tertanam sejumlah riwayat dokumen baik itu terkait Vaksinasi Covid-19 dan skrining baik itu Rapid Test Antigen maupun PCR.  Selain itu, Erick Thohir juga menyerahkan bantuan bagi para petugas di Gilimanuk khususnya di ASDP, berupa vitamin dan kelengkapan prokes Covid-19. 

GM ASDP Cabang Ketapang, Suharto, kepada wartawan mengungkapkan kehadiran Menteri BUMN ini salah satunya menekankan terkait pelayanan di masa Pandemi Covid-19 saat ini. Salah satunya adalah terkait penerapan aplikasi PeduliLindungi baik di Ketapang maupun Gilimanuk.

“Pada intinya ditekankan agar para pengguna jasa penyeberangan ini benar-benar sehat,” terang Suharto. 

Begitu juga dengan penerapan prokes di pelabuhan maupun di kapal wajib dilakukan. Selama ini prokes itu diterapkan dari ASDP. Pihaknya juga menyebutkan per Minggu (19/9/2021) malam, pembatasan layanan penyeberangan untuk non logistik (kendaraan umum, mobil pribadi, sepeda motor dan pejalan kaki) akan dicabut. Sehingga tidak ada lagi jam malam untuk penyeberangan non logistik. Tetapi, untuk syarat prokes perjalanan tetap diberlakukan. Baik itu wajib vaksinasi minimal dosis 1, skrining rapid test antigen atau PCR dan penerapan prokes (wajib masker, cuci tangan dan jaga jarak).

“Baru tadi kami terima (tembusan) SE Dirjen Hubdat, untuk pencabutan SE sebelumnya terkait pembatasan jam operasional untuk non logistik,” terang Suharto. 

Rencananya pada Minggu malam sudah mulai diterapkan. Sehingga seluruh kendaraan baik itu logistik dan non logistik dilayani penyeberangan selama 24 jam.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00