Dewan Pertanyakan Kriteria Warga yang Berhak Menerima Bantuan

KBRN, Singaraja : Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Senin (26/7/2021) mengadakan rapat pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang digelar secara daring di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Gedung DPRD Kabupaten Buleleng.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Susila Umbara, S.H dan hadiri oleh Ketua Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, S.H beserta Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng. Sedangkan dari Pemerintah Daerah hadir Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa, S. Pd., sedangkan untuk anggota DRPD Buleleng serta SKPD terkait mengikuti secara daring. Dalam rapat tersebut, dewan Buleleng mempertanyakan mengenai standarisasi pemberian bantuan terhadap warga yang di kategorikan sebagai warga miskin.

Menurut Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara, masa pandemi seperti saat ini membawa dampak terhadap semua sektor terutama ekonomi.   Hingga saat ini masih belum ada indikator dalam DTKS bagi warga yang terdampak pandemi. Sedangkan, bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang berasal dari APBD datanya berasal dari DTKS. Namun berdasarkan kejadian di lapangan, banyak warga yang memang sebelumnya mampu, baik dari pekerja maupun pengusaha yang sekarang terdampak pandemi mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Untuk itu dewan Buleleng berharap agar nantinya dapat menemukan  jalan keluar bagi warga terdampak dan memungkinkan untuk memberikan tambahan indikator-indikator lain pada DTKS agar pemberian bantuan dapat merata.

“Masa pendemi memang luar biasa ya situasi masyarakat sekarang dari sektor ekonomi mereka ada putus kerja dan lain sebagainya nah apakah ini menjadi kreteria kita nantinya silahkan di komisi,” ucap Susila Umbara

Hal senada diungkapkan oleh Sekda Buleleng Drs. Gede Suyasa, S.H. Menurutnya, saat ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah lewat APBD berdasakan DTKS. Ia berharap agar data dari DTKS dan data yang ada di lapangan bisa dipadukan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00