22 Desa di Buleleng Miliki Izin Pengelolaan Hutan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng, Nyoman Agus Jaya Sumpena

KBRN, Singaraja : Melalui pengelolaan hutan yang ada di wilayahnya masing-masing dan untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Pusat telah memberikan izin pengelolaan hutan kepada 22 desa di Kabupaten Buleleng.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng, Nyoman Agus Jaya Sumpena, Senin (21/6/2021) mengatakan, sebagian besar pengelolaan hutan desa dikelola oleh masing-masing Badan Usaha Milik Desa dan untuk di Kabupaten Buleleng sudah tercatat 22 desa diberikan hak pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat. Sehingga mengacu terhadap Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pengelolaan hutan oleh desa ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

“Perhutanan sosial istilahnya, pemerintah pusat memberikan istilahnya kewenangan untuk mengelola hutan itu kepada masyarakat, itu perhutanan sosial, nah sekarang dengan adanya undang-undang enam 2014 tentang desa, itu untuk memberdayakan desa, untuk peningkatan pendapatan desa diberikan salahsatu scannya itu berupa hutan desa, nah ini sudah diberikan sekitar 22 itu dengan sistem hutan desa,” jelasnya.

Kadis PMD Jaya Sumpena memaparkan, dalam pemberian kewenangan pengelolaan hutan kepada desa, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, utamanya, dalam pengelolaan tidak ada kegiatan penebangan pohon, melainkan upaya pemeliharaan terhadap hutan tersebut, sehingga terhadap desa yang sudah memiliki izin mengelola hutan, diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan.

Selain 22 desa yang sudah memiliki kewenangan pengelola hutan di Buleleng, saat ini masih ada beberapa usulan dari beberapa desa untuk bisa diberikan kewenangan mengelola hutan dan masih dalam proses.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00