Bantuan Bedah Rumah Harus Tepat Sasaran

KBRN, Singaraja : Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimta) kembali menggelontorkan bantuan bedah rumah bagi warga masyarakat Buleleng.

Tahun 2021 ini bantuan tersebut berjumlah 140 buah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diperuntukkan bagi warga di Desa Poh Bergong 40 kk, Petandakan 38 kk, Penarukan 40 kk dan Desa Anturan menyasar 22 kepala keluarga.

Masing-masing kepala keluarga memperoleh bantuan senilai Rp20 juta terdiri dari ongkos tukang Rp2,5 juta dan sisanya diperuntukkan pemenuhan pembelian bahan bangunan mencapai Rp17,5 juta.

Untuk memberikan kejelasan terkait bantuan yang diterima, Jumat (18/6/2021) siang dilaksanakan kegiatan pertemuan antara Disperkimta dengan masyarakat Desa Anturan di wantilan desa setempat.

“Bantuan swadaya stimulus sumber dana DAK ini memperoleh 140 tersebar di 4 Desa Poh Pergong, Anturan, Petandakan dan Penarukan dibagi tiga tahap dan anturan penerima 22 baru 11 yang terealisasi ditahap kedua kita susul,” ucap Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkimta, Made Agus Suardana, yang juga selaku PPTK.

Agus Suardana menjelaskan, bantuan tersebut merupakan stimulus untuk kesejahteraan masyarakat dan harus tepat sasaran.

“Warga yang berhak mendapatkan bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni dan terpenting penerima bantuan memiliki tanah hak milik,” jelasnya.

Guna menjamin bantuan tepat sasaran, Disperkimta Buleleng juga menggandeng Kasi Intel Kejaksaan Negeri Buleleng AA Jayanlantara saat menyampaikan sosialisasi kepada warga.

Kasi Intel Kejari Buleleng menegaskan, bantuan yang diterima harus tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai bestek yang telah ditandatangani. Sehingga di kemudian hari penerima maupun PPTK tidak terjerat sanksi hukum, mengingat bantuan dimaksud bersumber dari pemerintah sehingga harus diawasi dengan ketat peruntukannya.

“Bantuan itu dipergunakan sebaik-baiknya bermanfaat bagi mereka karena disini kita kan berusaha mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan itu,” tegas Jayalantara.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Auditor Inspektorat, Ketut Arya. Sementara penerima bantuan diwajibkan membentuk kelompok dan memilih rekanan perusahaan penjual bahan bangunan yang telah disepakati.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00