Hindari Penyelewengan Dana Desa, Aparat Desa Diminta Realistis

KBRN, Singaraja : Pemerintah selama ini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih masa pandemi Covid-19. Upaya-upaya dilakukan salah satunya melalui pencairan dana desa yang bersifat stimulus agar penerima bantuan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Buleleng menerima alokasi dana Desa sebesar Rp130,8 miliar lebih disalurkan bagi 129 desa tersebar di Bali Utara. Dari besaran dana desa tersebut, 8 persen wajib dipergunakan sebagai dana terdampak Covid-19.

Besarnya nilai dana desa yang disalurkan tersebut, mendasari KPPN Singaraja menggelar Rapat Akbar Penyaluran Dana Desa Tahun 2021 secara daring, Kamis (25/3/2021) siang menghadirkan seluruh penerima dana desa, Kepala BKP Buleleng Gede Sugiarta Widiada, Kepala Dinas PMD Agus Jaya Sumpena, Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Buleleng AA Ngurah Jayalantara dan Inspektorat Buleleng Putu Karuna.

Kepala KPPN Singaraja, Jordan kepada RRI mengatakan, pentingnya dilaksanakan kegiatan ini agar penerima bantuan dan desa mampu mengalokasi anggaran sesuai peruntukan, terutama kegiatan padat karya, sehingga apa yang diharapkan mampu diterjemahkan masing-masing kepala desa agar kelak tidak terjadi penyimpangan, yang pada akhirnya berujung di jeruji besi.

“BLT itu diserahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dikonsumsi di pandemi bisa ada dorongan untuk bisa menyambung rasa masyarakat kalangan bawah keluarga-keluarga sejahtera,” ucap Jordan.

Memang siapapun tidak menginginkan berususan dengan aparat hukum, namun bagaimana agar tidak terjerat hukum tentunya apa yang menjadi rencana harus disesuaikan dengan kenyataan. Pemanfaatan dana desa yang digelontorkan sejak tiga tahun lalu, tampaknya tidak semulus apa yang menjadi harapan.

Seperti dikatakan Kapolres Buleleng, AKBP Made Sinar Subawa, Polres Buleleng saat ini tengah menangani tiga kasus penyelewengan dana desa. Ada ditahun 2019 dan tahun 2021, dan kasus tersebut saat ini tengah dilidik Satreskrim Polres Buleleng atas laporan masyarakat.

“Telaah sebagaimana dimaksud poin-poin adanya dugaan kerugian negara bahwa Polri dapat melaksanakan penyelidikan dengan mengedepankan koordinasi kepada APIP atau BPKP dalam rangka audit. Kemudian penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi atau telaah,” jelasnya.

Sementara Dinas Pemerintahan Desa (PMD) yang menjadi leading sector tentunya tetap mengawal apa dana desa dimaksud, terlebih sebagai leading sector tentunya bertanggung jawab hingga manfaat dari bantuan tersebut.

Ketika ditanya adanya laporan masyarakat terhadap penyelewengan dana desa, Kadis PMD Agus Jaya Sumpena mengaku belum menerima laporan secara tertulis. Selanjutnya mereka akan melakukan cross check, agar tidak membias ke desa lain.

“Memang sudah disampaikan seluruh melalui forkompinda karena itu sudah ada dari kementrian alokasinya sudah ditentukan sudah dituangkan sehingga kita kirim ke setiap desa untuk dituangkan dalam APBDES,” ucapnya.

Tahun 2020 Buleleng didaulat sebagai runner up di Bali dalam hal penggunaan dana desa, ini membuktikan bahwa BKD sebagai penyalur bantuan dimaksud telah bekerja keras untuk meminimalisasi permasalah.

Berkaitan dengan reward yang diterima pemerintah daerah dalam penyaluran dana desa tersebut menurut Kepala BKD Buleleng Sugiarta Widiada, penghargaan apapun itu merupakan kerja keras para kepala desa untuk mendukung program yang disesuaikan dengan rencana, sehingga tujuan mensejahterakan masayarakat tercapai.

Memang apapun bentuk bantuan yang digelontorkan, tentunya diperlukan koordinasi dan komunikasi agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00