Formasih Unjuk Rasa Soroti Dugaan Korupsi di Dinas PKPLH Sibolga

KBRN, Sibolga : Sejumlah Mahasiswa mengatasnamakan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum (Formasih) Sumatera Utara (Sumut), unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga, Senin (6/7/2020) pagi.

Kedatangan massa aksi ke kedua tempat itu, menyuarakan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kota Sibolga.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Formasih Sumut Sibolga, Marhaninuddin Simamora dalam orasinya membeberkan dugaan korupsi itu terjadi pada penggunaan anggaran Tahun 2019.

Penggunaan anggaran tersebut, yakni pembuatan jalan setapak senilai Rp.200.000.000, di lokasi Taman Mangrove, samping Depot Pertamina, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota.

Penggunaan lainnya Rp.600.000.000 untuk belanja pemeliharaan sungai, parit dan drainaise, dan Rp.133.810.000 untuk kegiatan pendukung program kota tanpa kumuh (Kotaku).

Serta, Rp.1.646.770.000 dianggarkan untuk program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

"Kami datang untuk mempertanyakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai penjabaran dan perubahan APBD 2019 pada Dinas PKPLH Sibolga yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi," ungkap Marhaninuddin.

Pada awal unjuk rasa di Kantor Wali Kota, massa aksi diterima oleh Asisten Satu Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga, Hendra Darmalius bersama Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Singkat Sijabat.

Dihadapan masa aksi, Hendra berjanji akan menyampaikan aspirasi kelopok Mahasiswa tersebut kepada Wali Kota Sibolga, Muhammad Syarfi Hutauruk. Serta, akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas PKPLH Sibolga,  Mauli Badia, sesuai tuntutan pengunjuk rasa.

"Aspirasi ini kami terima dan akan kami bahas, dan juga ini akan kami sampaikan ke pimpinan. Apakah ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan aturan, akan kami lihat. Bila ada kesalahan, itu akan kami evaluasi seperti apa yang kalian minta," ujar Hendra.

Di tempat berbeda, Kepala Kejari Sibolga, Henri Nainggolan menyatakan, akan mempelajari serta mendalami informasi dugaan korupsi di Dinas PKPLH.

"Terima kasih atas informasinya. Kami akan coba pelajari dulu, kami dalami, apakah ada atau tidak perbuatan yang melawan hukum, hingga mengakibatkan kerugian negara," sebut Henri.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00