Kejari Padangsidimpuan Selamatkan Kerugian Negara Rp 530 Juta Lebih

KBRN, P.Sidimpuan : Tindak lanjuti temuan BPK RI dengan melakukan penyelidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan menyelamatkan uang negara sebesar Rp 530 Juta lebih.

"Total kerugian negara yang kita selamatkan, sebesar Rp 530.027.264. Itu total dari dua perkara. Dan sudah dilakukan pengembalian keuangan negara," ungkap Kajari Padangsidimpuan Hendry Silitonga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/7/2021).

Hendry Silitonga mengatakan, di pada tahun ini, pihaknya telah melakukan penyelidikan atas dua perkara dugaan tindak pidana korupsi.

“Pertama dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di UPTD Puskesmas Sadabuan, Kota Padangsidimpuan yang bersumber dari anggaran Dinas Kesehatan Padangsidimpuan Tahun 2020, pada kegiatan belanja perjalanan dinas daerah sebesar Rp 142.197.000,” kata Hendry, yang juga menyebut, dari perkara itu ditemukan kerugian negara sebesar Rp 65 juta, dan sudah dilakukan pengembalian.

Namun Hendry menyebut, meski sudah dilakukan pengembalian kerugian negara, tetapi untuk perkara kedua tersangka FSH (Kepala Puskesmas) dan SM (Bendahara) masih terus berlanjut. Dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Negeri Medan.

Sedangkan perkara yang kedua kata Kajari, pihaknya melakukan penyelidikan atas temuan BPK RI pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemko Padangsidimpuan dalam kegiatan IPAL Komunal Tahun 2018.

Pada kegiatan itu, ada 14 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.708.410.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2018, dan sesuai dengan temuan BPK RI pada Bulan Maret 2019, terdapat kelebihan bayar terhadap pelaksanannya. Yaitu, sebesar Rp 924.081.363.

"Dari temuan tersebut, ada 5 penyedia/rekanan/pelaksana pekerjaan yang sudah melunasi pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp459.954.009 dengan cara mencicil," ucap Hendry.

Kemudian kata Hendry, pihaknya melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah pada 14 Juni 2021, terhadap sembilan rekanan atau penyedia yang belum melakukan pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp 465.027.264.

"Dan pada 24 Juni 2021, seluruh rekanan atau penyedia telah mengembalikan dan melunasi seluruh kelebihan bayar tersebut ke Kantor Kejaksaan dan disaksikan Kepala BPKAD dan Inspektorat Pemko Padangsidimpuan," ujar Hendry.

Dalam penanganan perkara itu, Hendry mengatakan, pihaknya melakukan upaya-upaya yang terbaik dan mengutamakan mengembalikan kerugian negara.

"Karena sudah ada pengembalian kerugian dan proses masih dalam penyelidikan, maka untuk perkara ini tidak kita lanjuti lagi. Artinya, perkara dihentikan," ungkap Hendry.

Namun Hendry juga menegaskan, pihaknya terus melakukan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Padangsidimpuan. Baik dengan cara mencegah, maupun lewat melakukan proses hukum kepada semua perkara yang ditemukan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00