Unjuk Rasa di DPRD Sibolga, MUI dan Ormas Islam Tolak RUU HIP

KBRN, Sibolga : Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah Ormas Islam se Kota Sibolga menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD, Jum’at (26/6/2020) sore.

Kedatangan puluhan massa dari organisasi Islam itu, bertujuan menyampaikan penolakan konsep Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) oleh DPR RI.

Massa aksi yang dipimpin Ketua MUI Kota Sibolga, Aswad, dalam orasinya menyampaikan pernyataan sikap mendukung maklumat dari Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Provinsi se Indonesia terkait pandangannya terhadap RUU HIP tersebut.

Isi maklumat tersebut, yakni mendukung untuk mempertahankan Pancasila sebagai sumber hukum, dasar negara, falsafah berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MUI juga dengan tegas meminta penghentian pembahasan RUU HIP, berikut dengan naskah akademiknya. Karena menurut MUI, konsep rancangan tersebut dapat merubah Pancasila menjadi Trisila dan berujung pada Ekasila.

Bila nantinya RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang (UU), dikhawatirkan memberi peluang munculnya kembali paham  Komunis, Laninisme dan Marxisme di Indonesia.

“Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam se Kota Sibolga, menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila,” ujar Aswad.

Dalam orasinya, Aswad juga menyampaikan desakan MUI kepada Pemerintah dan DPR RI agar memastikan tidak lagi ada upaya membuka ruang hidupnya ajaran Komunis di Indonesia.

Serta, meminta penegak hukum mengusut oknum-oknum penyusun konsep RUU HIP yang dianggap ingin mendegradasi Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Bila ditemui bukti dalam penyelidikan, maka pelaku diminta dituntut secara hukum. Karenannya, kata Aswad, saat ini MUI serta Ormas Islam akan memgingatkan kepada masyarakat untuk waspada terhadap bahaya penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Dewan Majelis Ulama Indonesia Kota Sibolga serta Organisasi Islam se Kota Sibolga senantiasa memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga, agar tetap waspada terhadap upaya yang ingin memecah belah masyarakat melalui paham yang bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori didampingi sejumlah anggota Dewan lainnya yang menerima kedatangan massa aksi, menyatakan dukugannya.

Ia menyebut, DPRD Sibolga akan membantu menjembatani surat pernyataan sikap MUI beserta Ormas Islam di Sibolga untuk dilayangkan ke DPRD Provinsi, DPR RI hingga kepada Presiden.

“Pancasila adalah landasan hukum. Disaksikan bapak ibu, kami akan minta kepada ketua DPRD Sibolga dan seluruh anggota DPRD, akan siap menentukan sikap agar tidak adalagi yg namanya pembahasan tentang perubahan ini. Untuk itu kita yakin dan percaya, bahwa komunis tidak akan ada di indonesia,” ucap Jamil.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00