Walikota : Sulhan Dicopot Tunggu Izin Mendagri

KBRN, Sibolga : Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk mengakui, pencopotan Ahmad Sulhan Sitompul dari jabatan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, hanya menunggu izin dari Mendagri.

"Sudah kita ajukan (pencopotan) bersangkutan (Sulhan) ke Kemendagri. Tinggal menunggu saja yah, disitu saja kini kendalanya," kata walikota usai paripurna DPRD Sibolga.

Kepada awak media, walikota menyebut, pencopotan Sulhan dilakukan, setelah ASN aktif itu menyerahkan surat Mandat Operator SILON ke KPU Sibolga untuk kebutuhan menjadi balon perseorangan.

"Sesuai Permendagri Nomor 42/2004. Karena baru kemarin kejadiannya, maka akan kami lakukan pemanggilan kepada bersangkutan (Sulhan)," sebutnya.

"Akan kami suruh Sulhan mengundurkan diri. Mau dia Kepala bagian, kepala dinas, kepala badan, harus mundur dari jabatan, agar Pemko Sibolga betul-betul netral," jelas walikota.

Walikota mengaku memiliki hak untuk mengajukan surat pemberhentian Sulhan Sitompul secara hormat ke Menpan-RB, soal jabatannya sebagai Kadisdukcapil.

"Kalau sudah ditetapkan calon, suka atau tidak suka, bersangkutan akan kita ajukan pemberhentian ke Menpan-RB. Tentu dengan hormat bukan atas permintaan sendiri," tuturnya.

Sementara Halim, aktivis mahasiswa mengapresiasi walikota yang bersikap tegas soal rencana pencopotan Ahmad Sulhan Sitompul dari jabatannya saat ini.

Disatu sisi, Halim juga menyesalkan sikap Kadisdukcapil Sulhan Sitompul yang lebih memilih untuk tidak dicopot dari jabatannya, daripada harus mengundurkan diri.

"Harusnya Sulhan dewasa, jangan sampai dicopot dulu, dan lebih baik mengundurkan diri, itu menurut hemat saya. Karena pencopotan lebih terkesan paksa," ungkap Halim.

"Dengan sudah dilakukannya pencopotan seperti ini, menurut saya Sulhan kayaknya terpaksa meninggalkan jabatan itu," tambah Halim, Rabu (19/02/2020).

Sembari menunggu izin Mendagri, Halim meminta Sulhan agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan politik, dan tidak menggunakan powernya sebagai kadis Capil.

"Kan Sulhan maju jadi balon perseorangan, yang menjadikan KTP syaratnya. Untuk itu, patut kita duga nantinya jabatan itu digunakan untuk melengkapi persyaratan," ucapnya.

"Kami juga meminta KPU Sibolga untuk lebih teliti dalam persoalan KTP ini, karena kekuatan Capil patut diduga ada," pungkas Halim.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00