Polemik Larangan Keramaian dan Tuntutan New Normal di Sibolga

KBRN, Sibolga : Larangan pemberian izin keramaian oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Sibolga, menjadi polemik (perdebatan) di kalangan masyarakat.

Penyebabnya, kebijakan yang lahir dikarenakan situasi pandemi virus corona itu telah memberikan dampak buruk ke berbagai lini perekonomian masyarakat.

Pelarangan menggelar pesta pernikahan atau acara syukuran lainnya misalnya, cukup banyak pemilik usaha organ tunggal beserta biduan, usaha dekorasi dan tenda, juga pemilik studio photo yang terkena imbas.

Mereka yang biasa bergantung hidup dari adanya hajatan tersebut, berbulan-bulan lamanya tak lagi menerima orderan (pesanan).

Bahkan baru saja, Selasa (7/7/2020) pagi, sekelompok pelaku usaha jasa hiburan mendatangi Gedung DPRD Kota Sibolga, dengan maksud menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat.

Menurut Bob Mandala Saragih, salah seorang musisi yang mengkoordinir kehadiran teman seprofesinya ke DPRD Sibolga mengatakan, belum ada solusi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga terkait permasalahan keterpurukan ekonomi mereka.

Ia menyebut, semestinya Pemkot Sibolga tidak lagi kaku menegakkan aturan sebelumnya untuk menjalani masa New Normal (tatanan hidup baru) seperti imbauan Pemerintah Pusat.   

“Kami minta Pemerintah bisa memberikan jalan keluar buat kami yang mewakili bidang bidang profesi, itu aja. Misalnya contoh, berikan kelonggaran kepada yang punya hajat. Ya karena jujur, kami juga bisa bekerja karena adanya pesta pernikahan.

“Kami semua yang tergabung di dalam beberapa profesi ini, siap menjalankan misalnya physical distancing, atau protokol kesehatan yang sudah diatur oleh Pemerintah,” harap Bob, di Kantor DPRD Sibolga.

Wali Kota Sibolga, Muhammad Syarfi Hutauruk, belum lama ini menegaskan kepada Gugus Tugas agar tidak memberikan izin kepada masyarakat mengadakan pesta pernikahan atau syukuran dan sebagainya yang mengundang keramaian.

Penegasan itu kembali disampaikan, tindaklanjut dari diketahuinya satu orang warga Kelurahan Simare-mare dikonfirmasi positif terjangkit Covid berdasarkan hasil tes cepat molakular (TCM), Kamis (26/6).

Namun di sisi lain, kebijakan itu terasa berbeda dengan situasi yang terlihat di sejumlah pasar, di Kota Sibolga.

Dikarenakan dari tiga Pasar yang dikelola Pemkot Sibolga, belum ada penegasan untuk mewajibankan pedagang maupun pengunjung pasar mematuhi protokol kesehatan.

Seperti halnya pengakuan salah seorang pedagang di Pasar Nauli bernama S Panggabean, sejauh ini petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar hanya sekedar memberi imbauan mengenakan masker serta menjaga jarak antara pedagang dan pembeli.

“Memang dikasih tahu, sudah beberapa kali dikasih tahu jaga jarak satu meter, pakai masker. Tapi inilah, masker saya simpan aja dalam tas, karena payah kalau mau ngomong sama pembeli,” ucap Panggabean.

Pengakuan sama juga diungkapkan Tilia Waruwu, pegunjung Pasar Nauli tersebut bahkan tak lagi takut bila tidak mengenakan masker saat di keramaian.

“Kalau ke pasar saya gak pakai masker, saya gak takut, Kita serahkan ajalah kepada Tuhan supaya gak ada lagi Corona ini,” kata Tilia.

Sementara, Kepala UPT Pasar Sibolga, Johannes Panjaitan mengungkapkan,  petugas pengelola pasar tidak memiliki dasar aturan mewajibkan pedagang maupun pengunjung pasar mematuhi protokol kesehatan.

Hanya saja, kata Johannes, setiap minggunya Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke setiap sudut pasar. Serta menyediakan fasilitas wadah air bersih, sabun dan sanitezer untuk pembasuh tangan.

“Kalau kami dari pihak UPT selalu mengimbau, tapi untuk penindakan kami tidak berani, karena kami tidak dilengkapi payung hukuh. Jangan nanti, kita malah dimarihi oleh masyarakat pedagang di pasar ini,” ungkap Johannes, di Kantor UPT Pasar.

Menanggapi persoalan ini, pengamat ekonomi di Kota Sibolga, Hendra Saputra menyatakan Pemkot Sibolga harus segera merumuskan konsep kebijakan tatanan hidup baru di tengah pandemi covid.

Dan untuk merumuskannya, seluruh stakeholder (Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan ) juga harus dilibatkan agar dapat dipahami serta mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Tujuannnya, guna menggairahkan kembali perekonomian masyarakat yang sempat terpuruk diakibatkan persoalan penanganan penularan covid di berbagai daerah.

“Sampai hari ini saya lihat belum ada pernyataan resmi dari Tim Gugus, tentang konsep new normal. Ini kan pelu, pelaku ekonomi butuhkan itu. Saya pikir, new normal yang dianjurkan Pemerintah Pusat itu sebuah keharusan. Tim Gugus perlu melibatkan berbagai pihak membuat formulasi atau metode yang akan diberlakukan, agar keputusannya tidak kontroversi (perdebatan publik),” pesan Hendra, di hubungi melalui telepon seluler.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00