Nelayan Tapteng Sulit Memperoleh Kayu Untuk Perbaikan Kapal Nelayan

KBRN, Sibolga : Sulitnya memperoleh kayu untuk bahan perbaikan perahu penangkap ikan, menjadi satu kendala bagi nelayan di Tapanuli Tengah (Tapteng). Setidaknya hal itu dikatakan  Jabantu Purba, seorang nelayan di Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah (Tapteng) Sumatera Utara.

Saat disambangi rri.co.id di pantai Pandaratan Sarudik, Jabantu yang  memperbaiki perahunya menuturkan, hampir rata-rata nelayan kecil di daerah itu kesulitan memperoleh kayu, untuk bahan baku perbaikan perahu dan kapal kecil.

“Kayu inilah kendala utama kami. Karena jelas, perahu ini bahan utamanya adalah kayu, dan juga balok-baloknya,” ujar Jabantu, Jumat (18/6/2021).

Meskipun disekitar lokasi perbaikan perahu atau kapal kecil nelayan terdapat pohon – pohon kayu, namun nelayan tidak berani menebang atau mengambil kayu-kayu tersebut, dan itu dampak dari adanya larangan pengambilan kayu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

“Meskipun kayu itu tumbuh dilahan kita, kita tidak boleh sembarangan menebangnya. Kalau mau memperbaiki perahu kita yang rusak, kita terpaksa harus memesan kayu dari penjual resmi, itupun mau datangnya sampai dua minggu, hingga kita tidak dapat melaut,” kata Jabantu, yang berharap agar pemerintah memberikan kelonggaran bagi nelayan kecil untuk memperoleh kayu untuk perbaikan perahu atau kapal kecil nelayan.

Persoalan sulitnya memperoleh kayu untuk bahan baku perbaikan perahu dan kapal nelayan, agaknya dfiakui oleh Dinas Kehutanan Unit Pelayanan Tehnis Kesatuan Pengelolaan  Hutan wilayah XI Pandan Tapanuli Tengah.

Meski mengaku mengetahui kesulitan nelayan,  namun Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Asep Perry menyebut, pihaknya tak mampu berbuat banyak terhadap nelayan dan itu karena aturan yang ada.

“Kita mengerti itu, Sebetulnya yang masalah kayu itu dikawasan hutan atau non kawasan hutan. Bukan tidak boleh, boleh tapi ada aturannya,  kalau hutan produksi boleh ditebang, ada aturannya. Kami tidak punya kewenangan untuk memberikan izin (penebangan). Kami hanya bisa membantu  memfasilitasi itu yang memberikan rekomendasi. Semuanya adalah ke Dinas Provinsi di Medan,” kata Asep.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00