Aliansi Buruh Sibolga-Tapteng Unjuk Rasa Damai Tolak UU Cipta Kerja

KBRN, Sibolga : Aksi menolak pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja masih terjadi di Kota Sibolga, Senin (12/10/2020).

Kali ini, aksi penolakan dilakukan oleh massa dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI-1973) Kota Sibolga, SBSI-92 Tapteng, dan Serbundo Tapteng.

Dengan jumlah ratusan massa, kelompok kaum buruh itu juga menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sibolga.

Namun tak berselang lama, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diundang memasuki ruang pertemuan di Gedung DPRD Sibolga.

Pada kesempatan itu, delegasi (utusan) kaum buruh berkesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori.

Di awali penyampaian Ketua SBSI Sibolga-Tapteng, Binsar Tambunan, UU Omnibus Law disebut melemahkan hak-hak buruh.

Antara lain, mengurangi hingga menghapus upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Serta adanya pengurangan pesangon buruh, cuti dipersulit, membuka peluang out sourcing seumur hidup, dan peluang kerja dengan sistem kontrak selamanya.

Karenanya, buruh berharap agar UU tersebut tidak ditandatangani Presiden, yang telah disahkan DPR.

Dan, mendukung rencana serikat buruh bersama serikat pekerja melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Karena, ini menyangkut lansung kehidupan buruh. Kalau ini akhirnya disahkan dan dugunakan, tahun depan pengusaha akan rame-rame menurunkan upah,” sebut Binsar.

Ketua KSPSI 197, Rahmad Sari Meydiansyah juga menambahkan, pengaturan jam kerja pada UU Cipta Kerja dianggap bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.

Kemudian, ada kekhawatiran TKA (tenaga kerja asing) buruh kasar dapat bebas masuk bekerja di Indonesia, hilangnya jaminan sosial, PHK (pemutusan hubungan kerja) mudah dilakukan, dan hilang berbagai sanksi pidana bagi pengusaha pelanggar ketentuan.

“Kami menyatakan, menolak Undang-undang Omnibus Law,” tegas Rahmad.

Setelah mendengar penyampaian dari delegasi buruh, Jamil memberikan pandangannya terhadap terbitnya UU Cipta Kerja.

Menurutnya, ada kesalahpahaman buruh dalam menerjemahkan Pasal per Pasal pada UU tersebut hingga muncul kekhawatiran yang tidak sesuai fakta.

“Benarkah UMK, UMP, dan UMSK dihapus ? Faktanya, umpah minimum regional tetap ada,” terang Jamil, sekaligus mengungkap fakta lainnya dari isi Pasal UU yang dipersoalkan buruh.

Meski demikian, kata Jamil, DPRD Sibolga akan membantu memfasilitasi penyampaian sejumlah tuntutan kaum buruh kepada Pemerintah Pusat.

"Apa yang bapak-bapak sampaikan, nanti akan kami diskusikan dengan Ketua DPRD Sibolga, dan Komisi yang membidangi ini," janjinya.

Saat akan mengakhiri pertemuan di gedung DPRD, Kasat Intelkam Polres Sibolga, AKP Agus Aditama menyempatkan memberi apresiasi kepada Aliansi Buruh dan Pekerja, yang dinilai tertib melaksanakan unjuk rasa.

Menurutnya, sikap tersebut patut dijadikan contoh bagi masyarakat lainnya dalam menyampaikan aspirasi di depan umum.

“Hari ini saudara-saudara sudah buktikan, penyampaian aspirasi yang luar biasa menurut kami (Polres Sibolga), Ini penyampaian aspirasi yang penuh kedamaian,” ucap Agus.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00