Beredar Video Oknum Lurah di Sibolga Usir PPS dari Kantornya

KBRN, Sibolga : Beredar video perdebatan antara oknum Lurah Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, berinisial DRP dengan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Video tersebut sengaja dibagikan oleh salah seorang Komisioner KPU Sibolga melalui pesan pesan whatsapp, ke nomor pribadi sejumlah awak media.

Dari hasil rekaman video berdurasi 1 menit 39 detik itu diketahui, oknum Lurah tersebut tidak lagi mengizinkan panitia PPS berkantor di Kantor Kelurahan Hutabarangan.

“Ini kantorku. Kalian pakailah anggaran kalian itu sesuai dengan posnya. Kalian kerjakanlah sesuai anggaran pos kalian. Itu uang PPS kan ada,” ucap DRP di ruang kerjanya kepada anggota PPS.

Dan diketahui, anggota PPS yang terlibat adu mulut itu bernama Santina Hutauruk dan Meriaty Siregar.

Menurut pengakuan keduanya, DRP tidak merincikan alasan meminta PPS agar mencari tempat lain untuk berkantor.

“Saat di dalam ruangan, Pak Lurah ternyata mengusir kami. Ya sudah, pergilah, ngapain kalian tanya lagi alasannya, ini kantorku,” tutur Santina kepada awak media, Jum'at (9/10/2020).

Meriaty menambahkan, sebelumnya mereka juga menerima informasi bahwa kertas pengumuman pendaftaran KPPS, yang ditempel di salah satu meja Kantor Kelurahan telah dilepas.

“Untuk memastikan informasi tersebut, saya dan Santina datang ke kantor Lurah Hutabarangan sekitar pukul 11.00 WIB tadi,” ungkap Meriaty.

Permasalahan ini, menjadi kendala tersendiri bagi anggota PPS melakukan persiapan pelaksanaan Pilkada Sibolga khususnya di Keluharahan Hutabarangan.

“Kami sedang melaksanakan penerimaan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sampai tanggal 13 Oktober 2020. Tetapi, untuk sementara kami tidak bisa menerima berkas pendaftaran KPPS,” keluh Meriaty.

Kepala Inspektorat Kota Sibolga, Yahya Hutabarat, yang diminta konfirmasi awak media, mengaku sudah memperoleh informasi perihal kejadian tersebut.

Hanya saja, belum diketahui alasan DRP tidak berkenan memfasilitasi PPS di Kantor Kelurahan Hutabarangan.

“Setelah masuk suratnya nanti dari KPU Kota Sibolga, mudah-mudahan hari Senin kita akan turunkan petugas untuk mencari tahu apa permasalahan sebenarnya,” ujar Yahya, Jumat (9/10/2020).

Diketahui, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitas untuk bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang penyelenggara pemilu.

Hal ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan dari Lurah Hutabarangan, inisial DRP terkait permasalahan tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00