Pimpinan DPRD Sibolga Ancam Laporkan Wali Kota ke KPK dan PPATK

KBRN, Sibolga : DPRD Sibolga menggelar sidang paripurna tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Sibolga tahun anggaran 2019, Kamis (28/5/2020).

Dalam rekomendasi yang dibacakan anggota DPRD Sibolga dari Partai Gerindra, Andika Pribadi Waruwu, DPRD memberikan banyak catatan penting untuk perbaikan Pemkot Sibolga ke depan.

Sesat setelah sidang dibuka Ketua DPRD Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, Wakil Ketua, Jamil Zeb Tumori menyampaikan hasil monitoring bantuan bahan pangan yang disalurkan Pemkot Sibolga kepada warga miskin, untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Hasil monitoring kami, beras tersebut ada tercampur dan ada tertukar. Kami tidak memfitnah dan ada buktinya, ada videonya lengkap. Kalau dokumen, kami siap untuk itu. Ini barang, apabila dimasak cepat basi dan kemudian baunya kurang bagus,” ungkap Jamil Zeb Tumori.

Keterangan lain disampaikan Jamil kepada Wali Kota Sibolga, Muhammad Syarfi Hutauruk, terdapat 670 karung beras ditarik dari beberapa Kelurahan, yakni Aek Manis, Aek Parombunan dan Pancuran Bambu.

Kemudian, telah diambil kebijakan mengganti beras bermutu buruk dengan yang berkualitas. “Kami tidak ada maksud menyerang saudara secara fisik, tetapi secara kebijakan. Saudara wali kota Sibolga, yakinlah, saya Jamil Zeb Tumori tidak akan mau merusak tatanan yang saudara buat,” ucap Jamil.

Tidak hanya itu, Jamil juga melontarkan isu penerimaan fee (biaya) jasa untuk rencana pengerjaan proyek pembangunan, yang melibatkan keluarga Wali Kota.

Dikatakan, adik Wali Kota berinisial H diduga menerima uang Rp 2 miliar dari rekanan berinisial FS, warga Taput. Uang tersebut, terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Sibolga dan SMP Negeri 4 Sibolga.

“Karena, sampai saat ini proyek tersebut belum dilanjutkan. Adik wali kota tersebut dikejar FS meminta uangnya kembali. Saya sarankan, kalau benar segera dikembalikan. Kalau tidak benar, segera diluruskan. Dan saya yakin itu fitnah, dan isu yang beredar tidak benar,” bebernya.

Meski meragukan Wali Kota terlibat dugaan menerima sejumlah uang dari pihak rekanan. Namun Jamil menyarankan Ketua DPRD Sibolga agar segera menyurati KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Walau saya yakin, ini tidak mungkin. Sebagai contoh, banyak kasus korupsi terjadi di Sibolga, di antaranya, proyek rigid beton yang menyeret mantan Kadis PU Kota Sibolga, Marwan Pasaribu, pegawai dinas PU, Rahman Siregar dan Ketua Pokja Safaruddin Nasution dan sejumlah rekanan telah mendekam di penjara,” terang Jamil.

Sebelum menutup sidang Paripurna, Ketua DPRD Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik juga menyinggung soal isu dugaan kutipan uang dengan jumlah yang bervariasi dari sejumlah Dinas dan Puskesmas di lingkungan Pemkot Sibolga, untuk penalangan biaya pesta pernikahan anak Wali Kota.

“Isunya, biaya pesta sebesar Rp1 miliar tersebut belum lunas. Masih terutang Rp 300 juta lagi. Pihak EO Parlindungan Manullang, mengadu kepada adik kandung Wali Kota. Kemudian Parlindungan dipanggil Kabag Umum Sibolga, dan diduga Kabag umum membayarkan, dan tersisa sebesar Rp35 juga lagi, akan dibayar setelah lebaran,” sebut Syukri.

Selain itu, kata Syukri, ada dugaan salah satu ajudan Wali Kota menerima fee proyek dari rekanan berinisial JS sebesar Rp500 juta, dari Dinas Perhubungan Kota terkait pematangan lahan di Sibolga Julu.

“Bahwa diduga, Kadis PU Sibolga menyerahkan uang “KW” proyek di Dinas PU (Pekerjaan Umum) kepada saudara Wali Kota Sibolga, yang dikutip oleh ajudan Kadis PU kepada inisial IM dan JS. Jika isu itu benar, segera uang itu dikembalikan, agar tidak ada masalah di belakang hari,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Syukri juga membeberkan sejumlah isu lainnya terkait dugaan gratifikasi dilakukan Wali Kota. Dan guna menindaklanjuti hal tersebut, ia akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPRD Sibolga.

“Kami akan mengusulkan agar dibentuk pansus, agar semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diperiksa. Kita juga akan mengundang PPATK, BPKP untuk memeriksa kebenaran seluruhnya. Apabila terbukti bahwa ada korupsi di antara tersebut, biarlah OPD terkait yang diproses hukum. Karena kami yakin, Wali Kota tidak menerima uang satu rupiah pun,” ucapnya.

Menanggapi berbagai dugaan tersebut, Syarfi Hutauruk menyampaikan jawabannya kepada kedua Pimpinan DPRD Sibolga.

“Tadi, saudara Jamil Zeb Tumori mengingatkan, ada isu yang berkembang soal menerima duit, tapi beliau juga telah mengklarifikasi. Terima kasih. Itulah jawabannya. Apa yang disampaikan saudara Jamil ini adalah fitnah, dan saya tidak percaya.

“Saudara Jamil adalah prototipe saya. Tidak terlalu kelaparan, tetapi saya juga manusia biasa. Dak mungkin saya berani melakukan itu saudara sekalian. Apalagi di ujung akhir jabatan saya yang disebut tadi, saya juga tak tenang. Oleh sebab itu, kepada media, tolong jangan diambil sepotong-sepotong. Saudara Jamil tadi mengklarifikasi, jangan jadi masalah di kemudian hari,” kata Syarfi.

Menjawab soal rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) F.L. Tobing Sibolga, Syarfi menjelaskan, terlebih dahulu Pemkot akan meminta penjelasan dari aparat hukum agar tidak terjadi kesalahan.

“Oleh sebab itu, doakan kami jangan melanggar tentang ini. Mudah-mudahan, rumah sakit kita ini bisa berkembang dengan baik dan menjadi rumah sakit rujukan di Pantai Barat Sumatera Utara,” harap Syarfi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00