Pupuk Bersubsidi Langka, Kasi PMD kec Sorkam Tapteng: Penyalur Pupuk Perlu Ditindak

KBRN, Tapteng :   Meski penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan banyak dinas instansi pemerintah namun kelangkaan pupuk bersubsidi dikecamatan Sorkam kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) terus terjadi dari tahun ke tahun yang akhirnya membuat petani menjadi resah karena tanaman padi yang terlanjur ditanam tidak mendapat asupan pupuk.

"selama ini pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi masih sangat lemah sehingga para penyalur pupuk kerab melakukan penyimpangan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dari tahun ke tahun dikecamatan Sorkam" ujar Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kecamatan Sorkam Maridot Habayahan kepada RRI Jumat (22/5/2020)

Penyimpangan yang dilakukan oleh para penyalur pupuk seakan sulit diatasi sehingga bebas menjual pupuk tersebut kepada masyarakat yang bukan anggota kelompok tani yang terdaftar didalam Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"yang berhak mendapat pupuk bersubsidi adalah petani yang namanya terdaftar sebagai anggota kelompok tani dan mengisi RDKK pupuk bersubsidi namun nyatanya masyarakat bebas membeli pupuk itu dari penyalur sehingga terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi seperti dikelurahan Pargarutan, Tarutung Bolak kemudian didesa Pearaja dan Hiteurat serta desa Rianiate" tegas Maridot.

Selain langka  harga pupuk bersubsidi dikecamatan Sorkam melambung diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah seperti pupuk NPK Phonska yang harga HETnya hanya Rp 115.000/sak ukuran 50kg jual penyalur hingga seharga Rp 150.000/sak yang akhirnya sangat merugikan para petani karena tidak sepenuhnya menikmati subsidi pupuk dari pemerintah.

"penyimpangan yang dilakukan oleh penyalur pupuk seakan tidak tersentuh hukum padahal sudah jelas terjadi penyimpangan terhadap tata niaga pupuk bersubsidi, sehingga yang paling dirugikan dalam hal ini adalah petani karena terpaksa harus membeli pupuk bersubsidi jauh diatas HET yang ditentukan oleh pemerintah" sebut Maridot.

Lebih jauh Maridot mengatakan ditengah pandemi Covid-19 pemerintah mendorong petani agar tetap Berproduktivitas untuk menjaga ketahanan pangan untuk itu komitmen dan peran aktif dinas instansi terkait sangat diperlukan dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani dapat terjamin secara tepat jumlah dan tepat waktu serta tepat harga dan juga mutu atau kwalitas.

"mustahil petani meningkatkan hasil produksi panen jika tidak didukung ketersediaan pupuk bersubsidi yang memadai" tambah Maridot.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00