Pemkot Sibolga Banjir Kritikan dari DPRD

KBRN, Sibolga: Pemerintah Kota Sibolga dibanjiri kritikan dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum anggota DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 pada hari Rabu (6/6/2022).

Kritikan terutama berasal dari fraksi partai Golkar yang menyoroti soal serapan realisasi anggaran dan pemahaman tentang penerimaan pinjaman daerah dengan dana pemulihan ekonomi nesional (PEN) daerah.

“Sebab, Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun 2021 cukup besar yaitu sebesar 92.628.827.506,39 rupiah. Fraksi partai Golkar ingin mengetahui apa penyebabnya. Kami melihat, jawaban yang disampaikan Wali Kota yang disusun oleh para OPD (oraganisasi perangkat daerah) kurang elegan dan tidak qualified (memenuhi syarat), tidak bermutu, dan hanya dijawab normatif saja,” dibacakan Ketua Fraksi Partai Golkar, Suryanti Sidabutar, di ruang rapat paripurna DPRD Sibolga.

Pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan tahun 2022 terdapat uraian penerimaan pembiayaan antaralain penerimaan pinjaman daerah sebesar 88 miliar lebih.

Namun, Suryanti melalui fraksinya membantah bila penerimaan pinjaman daerah itu telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Sibolga.

“yang kami ketahui, yang ada hanya dana PEN. Kita bedakan PEN dengan pinjaman daerah. PEN itu tidak perlu persetujuan DPRD. Sementara, pinjaman daerah harus melalui persetujuan DPRD, yang sampai saat ini belum pernah persetujuan DPRD terkait pinjaman daerah.” tegasnya.

Selain itu, fraksi Golkar juga menyoroti pelaksanaaan program Pemkot Sibolga memberikan bantuan perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi warga berusia 17 hingga 65 tahun.

“Fraksi partai Golkar melihat dan mendengar keluhan dari warga Kota Sibolga yang sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan belum mendapatkan kartu BPJS dari Kelurahan. Sehingga, niat baik saudara Wali Kota dan saudara Wakil Wali Kota belum terlihat. Dikarenakan Wali Kota dan Wakilnya lari kencang dan semangat, tapi para kabinetnya jalan di tempat,” ucap Suryanti.

Menanggapi kritik dan masukan tersebut, Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing memberikan jawaban melalui pidato penutupnya kepada 13 orang anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna.

“Bahwasanya, silpa tahun 2021 itu terdiri dari kelebihan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar 10 M (miliar rupiah). Kemudian, kelebihan dana bagi hasil dari provinsi sekitar 2 M. Ini, dana bagi hasilnya tidak sempat dipergunakan karena masuknya di tahun akhir,” jelasnya.

“Kemudian, kelebihan belanja pegawai ada sekitar 2 M, kelebihan belanja barang dan jasa 42 M, dari hasil bunga sekitar 2 M, sisa dana hibah sekitar 1,2 miliar, sisa dan blud (badan layanan usaha daerah) dari rumah sakit FL. Tobing, 31 M. Dan, terakhir ada sisa belanja BDT dari covid-19 sebesar 3 miliar. Jadi ada 92 miliar. Itulah silpa kita (Pemkot Sibolga) tahun 2021. Bukan kesalahan dalam perencanaan maupun program,” tambahnya.

Kemudian, Pantas menjelaskan tekait keterangan pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemkot Sibolga. Dan’ ia mengakui bahwa penerimaan pinjaman daerah sebesar 88 miliar lebih yang dimaksud merupakan dana PEN. “Itu, hanya bentuk laporan saja kepada DPRD,” katanya.

Pada rapat paripurna tersebut, DPRD menerima dan menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sibolga Tahun 2021.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar