Nikson Nababan: Tanah Adat Adalah Milik Bersama

KBRN, Taput : Bertempat di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara (Taput), Tarutung, Bupati Taput  Drs. Nikson Nababan, M.Si, menandatangani SK Pengakuan dan Perlindungan MHA bersama Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang turut didampingi Kadis Lingkungan Hidup Heber Tambunan dan beberapa pimpinan OPD, pada Selasa (11/1/2022).

Pertemuan tersebut diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Aliansi Masyarakat Nasional Adat (AMAN), Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Yayasan Healthy Planet Indonesia (HEPI).

Di kegiatan itu, komunitas adat langsung bermohon kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk) Republik Indonesia. Namun bukan karena pemerintah daerah tidak merespon atas permintaan masyarakat atas tuntutan hutan adatnya, namun untuk mengakui komunitas harus melalui beberapa tahapan yang telah dibahas dalam rapat pembahasan hasil identifikasi dan verifikasi calon hutan adat di Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara pada Kamis (25/11/2021) yang lalu di ruang rapat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK dan dihadiri Nikson Nababan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

Nikson Nababan memandang bahwa masyarakat Taput yang mayoritas adalah petani memerlukan lahan sebagai salah satu modal agar petani dapat berdikari yang merupakan salah satu tujuan pendiri Negara Republik Indonesia ini. Menteri lingkungan hidup dalam mengalih fungsikan kawasan hutan negara menjadi hutan adat, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terlebih dahulu mengakui keberadaan MHA ini.

"Kepada MHA yang telah ditetapkan diharapkan dapat mengelola hutan adat secara arif sesuai dengan ketentuan adat dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah Adat bukan milik pribadi tetapi milik bersama. Semoga ketiga MHA ini dapat terus berjalan dan semakin kuat sehingga dapat menyejahterakan masyarakat adatnya", kata Nikson.

"Diharapkan juga nantinya, kegiatan pengelolaan hutan adat ini tidak menimbulkan konflik baik diantara sesama anggota MHA maupun dengan masyarakat sekitar atau dengan Pemerintah. Nantinya pengelolaan hutan adat ini dapat bersanding dengan program-program pemerintah lainnya, terutama mendukung program ketahan pangan", tegas Bupati Nikson.

Dalam kesempatan itu, Nikson menandatangani SK Bupati tentang Keputusan Bupati Tapanuli Utara tentang pengakuan dan perlindungan MHA. SK Bupati tersebut memutuskan keberadaan MHA dan juga wilayahnya, serta SK tersebut menjadi dasar Kementrian Lingkungan Hidup untuk menerbitkan penetapan Hutan Adat.

Adapun 3 Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang menerima SK Bupati yakni, MHA Bius Hutaginjang Desa Hutaginjang Muara, MHA Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong, MHA Aek Godang Tornauli Desa Dolok Nauli Kecamatan Adian Koting. Dan setiap MHA diwakilkan sebanyak 5 orang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar