Bupati Taput Ikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

KBRN, Balige : Bupati Tapanuli Utara (Taput) Drs. Nikson Nababan , M.Si bersama Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat , SH, Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Utara Ny. Satika Simamora dan Wakil Ketua PKK Kabupaten Tapanuli Utara Ny. Marsaulina Lumbantobing, didampingi Ketua DPRD Taput Ir. Poltak Pakpahan, Kapolres Taput Ronald Sipayung, Sekretaris Daerah Drs. Indra S. H. Simaremare M. Si, Kajari Taput yang diwakilkan Kasi BB,  dan beberapa Pimpinan Perangkat Daerah Tapanuli Utara menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun di Balige Kabupaten Toba, Kamis (14/10/2021).

Sesuai dengan Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memperkuat perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka mencegah korupsi di Kabupaten Tapanuli Utara diselenggarakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun.

Diharapkan dengan kegiatan ini Upaya pemberantasan korupsi akan semakin maksimal dan penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir dan Simalungun akan semakin baik dan semakin memperkuat dan memperbaiki tata pengelolaan pemerintah daerah, kami yang berkomitmen agar terus menerus untuk melakukan perbaikan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi sesuai dengan rencana aksi yang dicanangkan oleh Pimpinan KPK.

Rangkaian acara rapat diantaranya Presentasi oleh  Direktur 1 Korsup KPK RI  Bridgen Pol Didit Agung Widjanarko , Diskusi / Tanya Jawab yang Dipandu oleh Kepala Satuan Tugas Korsup 1 KPK Maruli Tua, Penandatangan Komitmen bersama Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemda Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, dan Simalungun kemudian dilanjutkan dengan Serah Terima Sertifikasi Aset Pemda Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, dan Tapanuli Utara. (Tanah milik Pemda yang terbit tahun 2021 )  lalu ditutup dengan Foto Bersama.

Dalam Kesempatan itu Wakil Gubsu H. Musa Rajekshah, S.Sos., M.Hum. sebagai yang mewakili Gubernur Sumut menuturkan, Pemprov Sumatera Utara medukung penuh kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi tersebut.

“Seperti yang kita ketahui bahwa Korsupgah KPK merupakan pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan melalui program Korsupgah, KPK terus berupaya mendorong perbaikan sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemprov Sumatera Utara medukung penuh kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemkab dan Pemkot se-Sumatera Utara, serta dilingkungan Pemprov Sumut, kami berharap kegiatan ini menjadi perhatian serius bagi jajaran Pemda seluruh Kabupaten Kota untuk dapat saling lebih keras bahu membahu dan saling mengingatkan sehingga dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Tim KPK melalui Program Pencegahan Korupsi melalui MCP (Monitoring Centre for Prevention ) KPK.” ujar Musa Rajekshah.

“Pada tahun 2021 KPK telah menargetkan untuk pencapaian MCP pada setiap Pemda minimal sebesar 80%, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi setiap Pemda di Sumatera Utara khususnya pada Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Humbanghasundutan dan Simalungun. Sehingga capaian MCP pada tahun 2021 ini dapat mencapai target. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan untuk Pemprov Sumatera Utara pencapaian MCP pada tahun 2020 adalah sebesar 88,54%. Skor ini mengalami kenaikan 0,54% dari capaian tahun 2019 yaitu sebesar 88% pada tahun 2020 Pemprov Sumatera Utara memperoleh peringkat ke tujuh secara Nasional atau naik delapan peringkat dibandingkan pencapaian 2019 yang memperolah peringkat 15 secara Nasional.” sambungnya.

Di tahun 2021 capaian MCP Pemprov Sumatera Utara diharapkan bisa mencapai skor diatas 90% dan naik peringkat ke 5 secara Nasional. Untuk mencapai hal tersebut Pemprov Sumut akan melakukan upaya-upaya  yaitu Pertama, Intensifikasi Koordinasi dan Monitoring Inspektorat sebagai Koordinator Pembina dan selaku Pemonitor MCP Perangkat Daerah dan KPK RI; Kedua, Peningkatan Pembinaan oleh inspektorat;  dan Ketiga, Pemberian Peringatan dari Gubernur kepada Pimpinan Perangkat Daerah. Kami sampaikan juga bahwa MCP merupakan bagian dari upaya perwujudan Sumut Bermartabat, Revormasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih atau Good Goverment.” kata Wagubsu mengakhiri.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00