Kota Sibolga Ikuti Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumatera Utara

KBRN, Sibolga : Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin (27/09/21) melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 se-Sumatera Utara.

Pada rapat virtual melaui yang diikuti Plt. KALAK BPBD Kota Sibolga, Dra. Masnot, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah, Drs.Sofyan, kadis Kesehatan Kota Sibolga Firmansyah Hulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, IBN.Wiswantanu mengatakan, program-program pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 harus dioptimalkan.

“Utamanya merealisasikan semua program yang ditetapkan dalam APBD yang maksudnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang mana pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 yang secara nasional telah mencapai 7,7 dan pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 4,95,” ungkapnya.

Dia juga menyebut, saat ini masih ditemukannya beberapa daerah yang belum merealisasikan anggaran dan masih di bawah rata-rata nasional, seperti realisasi anggaran dibidang kesehatan yang berfungsi sebagai pembiayaan diagnostic, testing, treking serta biaya perawatan vaksinasi setiap Tenaga Kesehatan (NAKES) insentif perpajakan kesehatan

Selain itu IBN.Wiswantanu  juga mengatakan, Rakor tersebut juga untuk mendukung program pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan menyukseskan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4,3,2,1 di Wilayah Provinsi Sumatera Utara,

“Berbagai problem ditemukan sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan berbagai bidang kehidupan masyarakat sangat terganggu baik kebijakan kesehatan maupun sosial ekonomi,” ujarnya.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut mengharapkan, daerah segera mengambil langkah-langkah percepatan memacu realisasi serapan anggarannya secara cepat tertib, efektif, dan efisien, sesuai dengan kaidah penggunaan anggaran, demikian juga untuk penggunaan anggaran di bidang perlindungan sosial seperti pelaku usaha mikro, usaha padat karya.

“Saya tegaskan agar bapak Ibu di daerah tidak ragu dalam merealisasikan anggarannya sepanjang anggaran itu digunakan sesuai dengan ketentuan. Hilangkan keragu-raguan dalam menggunakan anggaran tidak ada kriminalisasi sepanjang itu anggaran dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun melalui Adhyaksa corner,” ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00