Lapas Semarang Ikuti Seminar untuk Bahan Kebijakan

KBRN, Semarang : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang mengikuti seminar nasional yang bertajuk “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, Selasa (12/10/2021).

Seminar nasional ini diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021.

Bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui Zoom dan YouTube, kegiatan ini juga mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Kalapas Semarang Supriyanto menyampaikan, Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

"Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM," jelas Supriyanto.

Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly menjelaskan, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.

"Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran mrek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor," jelas Yasona.

"Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis," lanjutnya.

Turut hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

"Aturan kedaruratan dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar," ungkap Makruf Amin.

Beliau menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang- undangan. Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00