PPKM Level 4, Perlu Strategi Komunikasi Informasikan Bahaya Covid-19

KBRN,Semarang : Pemerintah mengambil langkah melalui PPKM Darurat yang berlanjut dengan PPKM level 4 di wilayah Jawa -Bali, seiring dengan munculnya varian baru Covid-19, terutama jenis Delta. Penularan varian Delta yang tingkat penularannya relatif tinggi, membuat masyarakat yang positif lebih banyak.

Alhasil, ledakan kasus Covid-19 membuat fasilitas kesehatan membludak dan tenaga kesehatan kewalahan. Tak hanya itu, peralatan penunjang di fasilitas kesehatan juga kurang memadai.

Di balik itu, penerapan PPKM level 4 Jawa - Bali belum dirasa efektif dalam menekan laju mobilitas masyarakat. Hal itu tak lepas dari banyaknya masyarakat yang abai terhadap varian Delta yang sudah merenggut korban jiwa. Adapun, faktor ekonomi menjadi alasan bagi masyarakat untuk tetap beraktivitas guna menafkahi keluarga dan menggerakkan roda perekonomian.

Sebab, Pemerintah belum bisa memberikan stimulus secara merata kepada masyarakat yang kehidupannya goyah jika aktivitasnya pasif.

Selain itu, kelemahan utama Pemerintah yang perlu di soroti ada pada lemahnya strategi komunikasi. Sejauh ini, dengan karakteristik masyarakat yang beragam pola komunikasi publik yang digunakan untuk pendekatan dan merengkuh hati untuk menumbuhkan partisipasi agar tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang berkecimpung di sektor perekonomian terdampak.

Pakar Komunikasi Universitas Diponegoro, Dr Adi Nugroho MSi mengatakan, upaya komunikasi publik yang mengedapankan langkah persuasif dinilai sangat tepat. Mengingat, daya tangkap masyarakat akan informasi dari Pemerintah terkadang malah menimbulkan polemik.

Ada satu sisi di masyarakat ketika Pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan tindakan seperti halnya denda sampai tindakan represif justru melawan. Padahal Pemerintah seharusnya  dituntut untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa bahaya kesehatan jauh lebih penting untuk di minimalisir ketimbang dampak ekonomi.

“Stategi komunikasi yang tepat sasaran dengan karakterisitik mayarakat yang di tuju. Kalau masyarakat PKL perlu dihimbau secara persuasif, lalu penegakannya secara persuasif. Harus dilakukan secara terus menerus, informasi detail mengenai pendukung baik dari sisi kesehatan, kemudian masyarakat masih boleh beraktivitas. Tapi, Pemerintah juga harus meyakinkan publik akan bahaya Covid-19 dari sisi kesehatan jauh lebih penting dari dampak ekonomi yang akan terjadi,” kata Adi, Minggu (1/8/2021)

Menurut dia, strategi komunikasi yang saat ini di terapkan Pemerintah masih terkesan hanya menitik beratkan pada bahaya dari covid-19 disisi kesehatan. Sedangkan, stigma yang berkembang di masyarakat tentang bahaya covid-19 justru pada dampak ekonomi yang masih terus berlanjut.

Tak hanya itu, dengan gencarnya informasi di media masa yang mengangkat seputar tingginya angka mortalitas pasien covid-19 yang membuat ketakutan di masyarakat jika ditinjau dari perspektif teori kultivasi, disinilah peran media untuk menyampaikan informasi harus lebih bijak.

“Informasi yang berlebihan itu membuat masyarakat makin cemas, kalau masyarakat melihat info terus menerus itu seolah olah dunia media menjadi mencekam. Media harus bijak, disinilah ranahnya tv radio baik itu KPI/KPID harus lebih proaktif dalam mencermati isi siaran media. Kalau media sosial tentunya menjadi tugas pegiat media sosial,” ujarnya

Lebih lanjut, Adi menekankan masyarakat harus lebih dewasa dalam mencerna informasi dan mensikapinya lebih arif terutama ketika nanti berbagi informasi dengan masyarakat lain agar tak memunculkan hoax di kemudian hari.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00