Radio Republik Indonesia (RRI) Versus Hoax (Kado 75 Tahun sekali diudara tetap diudara)

Pudjo Rahayu Risan

KBRN, Semarang : 11 September 2020, Radio Republik Indonesia (RRI) genap berusia 75 tahun. Sejak disahkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada 28 Desember 2002, maka secara yuridis formal RRI berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Perubahan ini membawa konsekuensi berubahnya paradigma dari “corong” penguasa menjadi “corong” publik. Ternyata perubahan secara legal formal dengan berlakunya UU tersebut, belum otomatis menjamin berubahnya secara total lembaga tersebut. Dalam usia 75 tahun, RRI perlu melakukan upaya revitalisasi organisasi RRI dengan harapan agar visi “Terwujudnya RRI sebagai Lembaga Penyaran Publik yang terpercaya dan mendunia”, segera terwujud.

            Fakta dan sejarah panjang perjalanan RRI tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di era revolusi pisik, merebut dan mempertahankan nusantara dari tangan penjajah, para pejuang melakukan gerilya masuk keluar hutan. Cara bergerilya semacam inilah yang paling mungkin dilaksanakan disesuaikan dengan jaman dan kondisinya. Ada yang memanggul senjata, betapapun ala kadarnya, ada yang memanggul logistik, tapi ada pejuang yang memanggul alat pemancar radio. Inilah cilkal bakal kelak menjadi Radio Republik Indonesia dengan semboyan yang heroik “sekali diudara tetap udara”.

            Berangkat dari fakta sejarah, RRI adalah aset bangsa yang sangat luar biasa dan berjasa bagi nusa dan bangsa.  Alat perjuangan revolusi yang tidak kalah dengan senjata api. Bahkan lebih dahyat untuk membakar semangat revolusioner kepada para pejuang dimanapun mereka berada. “Merdeka atau Mati”. Frekuensi radio dengan pemancar yang sangat sederhana sebagai ibu yang melahirkan bayi RRI yang mampu menggelorakan semangat rasa nasionalisme dan patriotisme.

Dengan kekuatan 97 stasiun penyiaran termasuk Siaran Luar Negeri dan lima (5)  satuan kerja (satker)  lainnya yaitu Pusat Pemberitaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangdiklat), Satuan Pengawas Internal (SPI),  serta diperkuat 16 studio produksi serta 11 perwakilan RRI di Luar Negeri, RRI memiliki 61 programa  satu (1), 61 programa dua (2), 61 programa tiga (3), 14 programa empat (4) dan tujuh (7) studio produksi, maka RRI setara dengan 205 stasiun radio. Sungguh sangat spektakuler dan dasyat. Hanya RRI lah yang memiliki kekuatan tersebut.

Membangun Jaringan yang dibutuhkan Pendengar.

            Tugas pokok LPP RRI sesuaiPasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,  memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI.

            Untuk itu, LPP RRI memperoleh mandat sesuai regulasi, yaitu tugasnya mengoperasionalkan dan mendayagunakan sumber-sumber yang dimiliki, untuk melayani masyarakat diseluruh wilayah NKRI. Sehubungan dengan itu, agar semua lapisan masyarakat Indonesia terlayani dan terakomodasi memperoleh materi siaran yang sehat dan bermartabat serta bermanfaat, tidak bisa dilayani dengan satu programa saja, maka RRI menyelenggarakan siaran dengan empat (4) programa.

            Berkomitmen sebagai sumber informasi terpercaya sesuai dengan prinsip penyiaran publik, dalam menyelenggarakan siaran LPP RRI berpedoman pada nilai-nilai standar penyiaran yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Agar publik memperoleh materi siaran yang sehat, bermartabat dan bermanfaat.

Rujukannya adalah, siaran bersifat independen dan netral, siaran harus memihak pada kebenaran, siaran memberi pemahaman, siaran mengurangi ketidak pastian, siaran berpedoman pada Pancasila, UUD 1945 dan kebenaran, serta peraturan yang lainnya. Siaran harus memihak hanya kepada kepentingan NKRI serta siaran harus menjaga persatuan, kesatuan dan kedaulatan NKRI.     

RRI Vs Hoax.

RRI memiliki empat programa, ini kekuatan yang akan mampu menggapai peluang. Persoalannya cara tata kelola yang harus sinergi agar efektif antara waktu, durasi, programa apa, materi dan cara penyampaian. Intinya, RRI “jualan” siaran. Pendengar adalah “raja”. Walau begitu, RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak selalu harus mengikuti mutlak keinginan pendengar. Justru RRI mempunyai tugas untuk mendidik, mengedukasi, mengadvokasi, membimbing, mengarahkan, memimpin didepan menjaga garda penyiaran di NKRI.

Untuk itu, RRI mutlak wajib mendengar keinginan publik. Sepanjang keinginannya selaras dengan apa yang dibahas diatas, UU 32/2002 dan P3SPS wajib diakomodir. Diluar itu, yang cenderung menyimpang,  RRI milik publik, milik bangsa Indonesia wajib meluruskan.

Ketika masa normal saja berita-berita hoax sudah meresahkan, apalagi dengan situasi Covid-19 mejadi hal yang serius. Informasi yang bersifat hoax menyebar dengan cepat baik melalui saluran media sosial maupun grup di aplikasi chatting, seperti  WhatsApp, Black Berry Messenger, dan masih banyak lagi. Parahnya lagi banyak orang yang mudah percaya dengan informasi-informasi hoax dan penyebarannya begitu masif meski kebenarannya belum dapat dipastikan.

Suasana dan kondisi Covid-19 tidak menyurutkan beredarnya berita-berita hoaks, justru semakin kencang. Persepsi menyingkirkan faktor-faktor lain, seperti kebenaran, faktualitas, dan validitas. Maka secara persepsi ada kecenderungan orang lebih percaya walau berita itu ternyata hoax apabila informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Situasi pandemi semacam ini potensi untuk dijadikan rujukan seseorang atau sekelompok orang membuat berita hoax. Seandainya tidak sependapat dengan pandangannya, dengan gampang, cepat dan murah bisa menyebar hoax dengan konten yang mereka  kehendaki. Tidak peduli itu menangapi kebijakan resmi sekalipun.

Disinilah RRI sebagai media mainstream menjadi tulang punggung melawan berita-berita hoax. RRI perlu memiliki satuan tugas khusus yang “melototi” berita-berita kategori hoax. Pada ujungnnya, RRI menjadi rujukan publik yang menginkan berita yang benar bukan berita hoax. RRI sesuai visinya menjadi yang terpercaya.

Tersebarnya berita-berita hoax sangat terbuka mengingat lalu lalang informasi yang begitu intens berseliweran ditengah-tengah masyarakat. Hal ini bisa berakibat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap media mainstream, termasuk RRI. Sudah waktunya RRI berdiri paling depan meluruskan kalau ada berita-berita yang tidak benar, berita-berita bohong, hoax,  ujaran-ujaran kebencian, sehingga masyarakat menjadi tercerahkan oleh pelurusan itu.

Jangan sampai RRI sebagai media mainstream menjadi kalah minat sebagai sumber informasi daripada media sosial. Bahkan dalam kasus tertentu, tidak jarang justru pers termasuk RRI mengikuti arus narasi dan wacana dari media sosial.

Mari kita simak puisi Kahlil Gibran untuk sebuah renungan, “Jika engkau mengabarkan rahasiamu kepada burung, jangan salahkan burung jika berkicau kepada angin. Dan angin menghembuskannya ke seluruh dunia“. (Pudjo Rahayu Risan, pengamat kebijakan publik dan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pemerhati (FKP-RRI) - (sj)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00