Wacana Pengaturan Masa Jabatan Perangkat Desa Ditolak

KBRN, Semarang : Sekum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Budi Kristiawan mengatakan tidak setuju dengan adanya butir dalam draf rancangan undang-undang tentang perubahan kedua UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa yang membahas soal masa pengabdian perangkat desa yang sama dengan Kepala Desa (Kades).

Hal itu dikatakan Budi saat ditemui dalam acara Uji Sahih Komite I DPD RI, di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng Kota Semarang, Senin (14/06/2021).

Menurutnya, ada beberapa poin yang dipersoalkan dalam draf pembahasan Komite I DPD RI. Beberapa di antaranya tentang masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan jabatan kepala desa. Padahal aturan UU diatasnya mengatur jika masa jabatan perangkat desa dibolehkan sampai batas usia 60 tahun atau mengundurkan diri.

"Ini menyalahi aturan diatasnya. Ada juga aturan yang ambigu, seperti badan permusyawarahan desa yang selama ini sudah dilaksanakan oleh perangkat desa dan kades ketika ada masalah di warga desa. Kami perlu penguatan dan dukungan agar tidak ada intervensi atau bertabrakan dengan Kecamatan atau Pemkab," imbuhnya.

Lebih jauh Budi menerangkan, sebelumnya telah mengajukan Daftar Invertaris Masalah (DIM) kepada DPD RI namun tetap saja dalam draf rancangan ini masih ada. Tentu saja sangat disayangkan karena tidak memperhatikan aspirasi DPN PPDI.

" Kami juga telah menyampaikan tuntutan agar diakomodir. Setidaknya ada 6 poin, diantaranya peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa minimal setara gaji PNS golongan 2a. Karena selama ini digaji sebesar UMK daerah masing-masing," imbuh Budi.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta menyebut ada beberapa poin dalam draf RUU perubahan Kedua UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pertama soal pimpinan perangkat desa, yang dianggap kurang tepat karena sudah ada seketaria desa dan Kepala Desa. 

"Kedua soal masa jabatan perangkat desa yang disamakan dengan Kades yakni setiap 6 tahun sekali diganti. Hal itu dirasa kurang efektif dan mengurangi marwah dari struktur desa. Mungkin yang harus dilakukan penguatan kelembagaan desa dan kewenangan perangkat desa," Imbuhnya.

Dosen Hukum Tata Negara ini mengatakan draf ini belum final dan masih bisa diubah mengakomodir semua masukan dari banyak pihak. Salah satu yang mesti dipahami bersama yakni titik temu dalam pembahasan RUU perubahan UU Desa yakni keberagaman lebih dari 77 ribu desa se Indonesia.

"Sehingga dalam pembahasannya Komite I DPD RI mesti mendengarkan banyak masukan. Salah satu contoh soal pemilihan Kepala Desa yang tidak harus melibatkan semua warga, namun hanya dengan tokoh masyarakat desa saja yang harus dimatangkan," Imbuh Umbu.

Sementara itu, Pimpinan Komite I DPD RI Abdul Kholik mengatakan, semua masukan dari banyak pihak akan dirumuskan pada hari ketiga pembahasan pada selasa (15/06/2021) nanti. Adapun pokok perubahan dalam draf yang dibahas diantaranya soal kewenangan desa, kelembagaan desa, perangkat desa, keuangan desa, peraturan desa, pemikihan kades, binwas desa oleh pemerintah, pengembangan digitalisasi desa, pembentukan Badan Perdamaian Desa (BPD).

Kholik mengakui dalam draf ini ada beberapa poin draf yang dipersoalakan. Selain soal masa pengabdian perangkat desa, ada pula soal Majelis hakim perdamaian desa yang diinisiasi untuk dibentuk desa. Adapun tujuannya agar tidak semua persoalan di desa diselesaikan lewat jalur hukum.

" Kita ingin ada filterisasi, setiap ada persoalan antar warga di desa bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah melibatkan tetua desa dan perangkat desa setempat. Memang sudah dilaksanakan di beberapa desa sehingga tidak ada salahnya dikuatkan lewat UU," Sebutnya.

Disisi lain, tugas BPD (Badan Permusyawarahan Desa) menjadi super power di desa. Fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kades.

" Hampir mirip fungsi DPRD di Pemda," Tutupnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00