Penanganan Abrasi di Rembang Dikaji Tahun 2022

KBRN, Rembang : Masyarakat kawasan pesisir Rembang, khususnya yang terdampak abrasi air laut sepertinya harus sedikit bersabar. Pasalnya, penanganan abrasi yang telah dilaporkan oleh Pemkab Rembang ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2020, baru akan mulai dikaji tahun depan.

Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Rembang melalui Plt Kabid Darurat logistik, Murtafi menjelaskan, penanganan abrasi di garis pantai Rembang merupakan kewenangan pihak provinsi. Sehingga pihak BPBD Kabupaten Rembang sifatnya hanya membuat laporan terkait bencana tersebut.

Dia menjelaskan, untuk rencana kajiannya sendiri baru akan dilakukan tahun 2022. Dengan kemungkinan banyaknya anggaran yang terpangkas untuk penanganan Covid-19, sehingga kajian baru akan dilakukan tahun depan.

"Setiap tahun ada abrasi, ini dikarenakan sepanjang pantai itu masuk ke wilayah Provinsi, penanganan mulai dari kewenangan Provinsi. Kami membuat laporan ke Provinsi, akan dilakukan kajian dahulu tahun 2022," terangnya.

BPBD Rembang sendiri untuk saat ini melakukan penanganan yang sifatnya darurat. Seperti misalnya penanganan abrasi menggunakan karung yang berisi pasir, bambu, atau batu besar yang pasang di pinggir pantai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi abrasi yang ada.

"Kami sifatnya menangani darurat ya diberikan karung, kemudian Trucuk Bambu untuk sepanjang pantai itu. Untuk menahan lajunya ombak itu. Termasuk border atau batu itu sifatnya sementara. Gak bisa mengatasi permanen itu, " tuturnya.

Dirinya menambahkan, abrasi yang paling parah pasti terjadi di pesisir Rembang wilayah timur. Seperti halnya di Kecamatan Kragan yang menjadi langganan abrasi yaitu Desa Kragan, Karangharjo, Pandangan Kulon, dan Desa Tegalmulyo. (MCS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00