Dianggap Melanggar UU 45, Perangkat Desa Gugat Perbup Rembang

KBRN, Semarang : Pemberlakuan secara surut aturan masa jabatan perangkat desa di Kabupaten Rembang mengalami polemik. Merasa keberatan, Suwarno perangkat desa Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Sumber memilih melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang.

Tim advokat dari Suwarno, Karman Sastro, S.H, M.H seusai persidangan mengatakan, saat ini tahap pemeriksaaan administrasi kelengkapan dokumen gugatan. Sidang pemeriksaan akan kembali digelar pada tanggal 5 Agustus 2020. 

"Gugatan PTUN biar berjalan sehingga di harapkan putusannya nanti menjadi jurisprudensi jika gugatan di kabulkan pengadilan. Dengan demikian, tidak boleh ada pemberhentian perangkat desa pada usia 60 tahun," jelasnya, Rabu (29/7/20).

Suwarno Bersama Tim Advokat Di PTUN Semarang

Diungkapkan, selain gugatan PTUN pihaknya juga sedang melakukan finishing terhadap gugatan judicial Review terhadap Peraturan Bupati Rembang No 16 Tahun 2017 yang menjadi dasar pemberhentian perangkat desa. Aturan inilah yang dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya.

"Khususnya UUD 1945 yang menegaskan tidak boleh penerapan aturan hukum secara surut," ucap Karman.

Sementara itu, Suwarno selaku pengugat menerangkan, diberhentikan berdasarkan surat keputusan kepala desa Kedungasem 141/06/Kedungasem/II/2020 tertanggal 11 Februari 2020. Meski ia di angkat jadi perangkat desa tahun 1994, dengan Perda No 10 Tahun 1982.

"Ini saya masih menunggu kejelasan karena sudah mengirimkan keberatan administrasi hingga protes ke Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten Rembang," imbuh Suwarno.

Ditambahkan, Peraturan Bupati (Perbup) Rembang No 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa menyebutkan masa jabatan perangkat desa adalah 60 tahun. Sedangkan, Perda Nomor 10 Tahun 1982 menyatakan, perangkat desa bisa menghabiskan masa jabatan selama mampu.

Baru-baru ini perangkat desa di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang diberhentikan atas dasar Perbup No. 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Lantaran dianggap bertentangan dengan UU desa dan UUD 45, perangkat desa tersebut mengajukan gugatan ke PTUN di Semarang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00