FOKUS: #VAKSIN COVID-19

Antisipasi Penolakan Vaksinasi, Dinas Kesehatan Lakukan Advokasi

KBRN, Rembang : Guna mengantisipasi penolakan vaksinasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang akan melakukan advokasi terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dr Ali Syofii kepada awak media, Minggu (18/1/2021). "Tujuan vaksinasi ini melindungi masyarakat agar terhindar dari Covid-19. Melihat pentingnya vaksinasi, maka perlu melakukan advokasi untuk mengantisipasi jika terjadi penolakan," tandas Ali.

Jika nantinya terjadi penolakan, tentu akan ada tim yang melakukan advokasi lebih lanjut.  Dengan demikian, harapannya minimal mereka mengikuti vaksinasi ini.

Dalam regulasinya, Kabupaten Rembang sendiri belum mengatur terkait sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. Baik berupa denda ataupun sanksi lainnya. Oleh karena itu, Dinkes Rembang akan lebih mengedepankan aspek advokasi.

Terkait kemungkinan terjadi efek samping dari vaksinasi atau yang lebih dikenal kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI), pihaknya mengaku telah mempersiapkan tim untuk mengatasi hal tersebut. Namun perlu diketahui, hal itupun dilakukan terhafap imunisasi jenis apapun.

"Sejauh ini, pemerintah sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini aman. Ini yang kami jadikan pedoman. Artinya, sudah melalui serangkaian uji coba dan mendapatkan kesimpulan vaksin ini aman," imbuhnya.

Rencananya akan ada kick off vaksinasi di Rembang seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin telah divaksin, nantinya Bupati Rembang, H Abdul Hafidz, Wakil Bupati H Bayu Andriyanto, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta sejumlah perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat akan divaksin saat kick off. Selanjutnya tenaga medis akan divaksin pada tahap pertama.

Perihal kapan vaksinnya sampai di Rembang, Ali mengatakan, sampai sekarang masih belum jelas. Namun diperkirakan vaksin masuk di Kabupaten Rembang sekitar bulan Februari.

"Tahap awal ini diprioritaskan di tiga kabupaten/kota penyangga ibukota provinsi. Jadi saat ini yang di Jawa Tengah baru terdistribusi di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta. Untuk kabupaten lain insya Allah paling di bulan februari," pungkasnya. (MCS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00