Ombudsman Jateng Tagih Komitmen Pemda Penanganan Banjir

KBRN, Semarang :  Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah meminta keterangan pemerintah daerah (pemda) terkait penanganan dampak banjir di wilayah Jawa Tengah. "Ombudsman melakukan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, bahwa keberadaannya sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menagih komitmen penyelenggara dalam menjamin hak setiap warga," kata Kepala ORI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida melalui keterangan pers yang diterima rri.co.id, Sabtu (27/02/2021).

Siti Farida menyatakan, terdapat lima poin penting yang disampaikan Ombudsman kepada Gubernur dan Organisasi Pemerintah Daerah, yakni Bagian Organisasi Kota Semarang, BPBD Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Diskominfo Kota Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Kelima poin penting yang disampaikan Ombudsman yakni, penanganan banjir di Jawa Tengah merupakan hal yang serius dan dibutuhkan keseriusan pula dalam menangani dampak tersebut. Oleh karenanya, sinergitas dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang memiliki peranan penting.

Selain itu, dalam penanganan dampak banjir, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang wajib memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah wajib memperhatikan kualitas makanan yang didistribusikan kepada warga terdampak, fasilitas kesehatan dan tempat penampungan yang telah memenuhi protokol kesehatan bagi warga terdampak banjir.

Menurut dia, penanganan dampak banjir juga wajib memperhatikan pengguna kebutuhan khusus, perempuan, anak, lansia, dan disabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang wajib membuka saluran khusus pengelolaan pengaduan bagi warga terdampak banjir serta bertindak cermat dan tidak berlarut-larut dalam menindaklanjutinya.

Pihaknya menyatakan, dalam hal masyarakat mengalami kerugian materil/ imateril atas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terkait permasalahan banjir, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang wajib melakukan telaah berupa ganti kerugian. Hal ini memperhatikan Pasal 50 ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . “Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi,” jelasnya.

Sebagai bentuk kerja sama yang baik antara ORI Perwakilan Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang, Ombudsman menyambut positif segala bentuk koordinasi yang telah dilakukan termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisir dampak.

Ia menyadari penanganan banjir beserta dampaknya merupakan hal yang tidak sederhana. Oleh karenanya, pihak-pihak terkait harus mulai menyadari betul bahwa dalam hal ini kita tidak dapat lagi berlarut-larut dalam mengambil keputusan. "Sebab keputusan, tindakan yang diambil akan sangat berpengaruh kepada publik. Ombudsman sebagai lembaga pengawas secara progresif akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk menagih komitmen penyelenggara pelayanan public,” ujar Farida.

Hal yang urgent dalam penanganan banjir tidak semata berbasis darurat/tanggap bencana (yang biasanya melibatkan BPBD, BASARNAS, PMI dan relawan), tetapi pada perspektif penanganan banjir secara komprehensif. “Terutama hal yang baru yaitu melihat banjir ini dari sudut pandang kerugian materiil dan immateriil yang dialami warga dalam konteks pelayanan public, “ pungkasnya.

( Press Release Bellinda/ Sudarsono )

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00