Pengadaan Barang dan Jasa Wajib Prioritaskan Produk Dalam Negeri

Pj Walikota Salatiga saat menghadiri Acara Sosialisasi LPSE di di Hotel Grand Wahid Salatiga, Kamis(11/08)

KBRN, Salatiga : Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) harus terus diawasi, serta kegiatannya harus tepat mutu, tepat administrasi dan tepat sasaran, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi LPSE, Memperluas pangsa pasar UMKM dan Koperasi Go Digital, di Hotel Grand Wahid Salatiga, Kamis (11/8/2022). Menurutnya, sesuai dengan instruksi Presiden RI, penggunaan produksi dalam negeri harus dilaksanakan sekitar 40%.

“Hal ini yang harus kita dorong. Pengadaan barang jasa itu harus tepat mutu, administrasi dan tepat sasaran. Dalam produksi UMKM dan Koperasi sudah ada pergerakan menuju ke arah yang lebih baik. Kita harus mampu berdikari dalam ekonomi,” kata Sinoeng.

Sinoeng menyampaikan, penggunaan e-purchasing (tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik) juga dibutuhkan, karena akan memberikan manfaat yang baik kedepannya.

“e-purchasing itu penting, kualitas dalam pelayanan juga harus diperhatikan. Saya mendukung hal tersebut. Kegiatan ini harus mengedepankan faktor integritas. Dan tolong ini benar-benar di kawal. Karena uang hasil korupsi itu bukan rezeki,” tambahnya.

Sementara itu, Dewi Utari, Kepala Bagian PBJ Setda Kota Salatiga mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini diberikan ke OPD di Lingkungan Pemkot, pelaku usaha, UMKM dan Koperasi di Salatiga, Dewi menjelaskan, pengadaan harus memprioritaskan UMKM dan koperasi dan penggunaan produk dalam negeri dengan menggunakan metode pengadaan e-purchasing.

“Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman OPD maupun pelaku usaha, UMKM dan Koperasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital terutama melalui toko daring,”jelasnya.

Kota Salatiga menjadi Kota kedua setelah Pati yang telah memenuhi Standar Penilaian Internal pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan mendapatkan sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP). Kegiatan ini diikuti oleh 128 orang yang terdiri dari pelaku pengadaan, ASN dan vendor di Kota Salatiga.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar