Tak Bisa Ditawar, Harus Ada Hukuman Mati Bagi Koruptor Kelas Kakap

KBRN, Semarang : Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak memandang hukuman mati bagi pelaku koruptor kelas kakap perlu ditegakkan.

"Sebab ini ada yang mengancam ini ditengah celah hukum kita yang tidak sempurna penegakan hukum tegas kepada koruptor ini tidak bisa di pilih lagi. Tak bisa ditawar harus ada pidana mati. maka ini harus dihentikan," ujarnya saat Webinar Nasional terkait hukuman mati terhadap koruptor, di aula lantai 3 FH Undip Semarang, Kamis (25/11/2021).

Kegiatan yang digelar Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ini bekerja sama dengan Pusat Kajian Kejaksaan FH Undip dengan mengusung tema ‘Efektivitas Penerapan Hukuman Mati terhadap Koruptor Kelas Kakap’.

Untuk menegakan hukuman tersebut, pihaknya merasa perlu meminta masukan akademis kepada perguruan tinggi.

“Bagaimana formula normatif aturan hukumnya, bagaimana pandangan perguruan tinggi agar wacana hukuman mati ini bisa dilaksanakan terhadap koruptor kelas kakap tadi,” tutur Barita.

Dirinya mengaku, sebagai komisi kejaksaan terus melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penilaian kinerja terhadap kejaksaan.

"Kami memberi dukungan kepada kejaksaan untuk berani melakukan tuntutan, supaya langkah tegas terhadap para koruptor ini bisa dilakukan, agar menimbulkan efek jera terhadap kasus-kasus kejahatan koruptor besar,” tandasnya.

Sehingga, sambung Barita, hak rakyat dalam kesejahteraan bisa dikawal agar para koruptor tidak lagi masif, tidak lagi melakukan segala cara untuk menghindar dari pertanggungjawaban hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI H Ahmad Sahroni secara daring menyatakan mendukung adanya peraturan dan mekanisme secara Undang-undang terkait hukuman mati bagi koruptor kakap.

Menurutnya, hukuman mati terhadap koruptor sudah diatur dalam Undang- undang. Namun sejauh ini belum diterapkan di Indonesia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00