Penghapusan Aset KMC Kartini Segera Dilakukan

KBRN, Semarang :  Plt. Kepala Dishub Henggar Budi Anggoro  menjelaskan, penghapusan aset berupa KMC Kartini itu perlu dilakukan. Karena, beban biaya operasional kapal terlalu besar.

“Penumpang kapal itu juga turun akibat pandemi. Dari jumlah penumpang sebanyak 200 ribuan pada 2019, turun menjadi 53 ribuan pada 2020 lalu,” kata Henggar, di Ruang Rapat Komisi C DPRD Jawa Tengah, (16/9/2021).

Hal tersebut dikemukakan Menindaklanjuti surat dari gubernur mengenai permohonan persetujuan Kapal Motor Cepat (KMC) Kartini 1, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Diantaranya Dinas Perhubungan (Dishub), Biro Hukum, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Data dishub mencatat, pendapatan KMC Kartini 1 pada 2018 sekitar Rp 230,35 juta sedangkan biaya operasional Rp 2,32 miliar atau defisit Rp 2,09 miliar. Angka defisit itu makin tinggi pada 2019 dengan angka pendapatan Rp 347,27 juta dan biaya operasional Rp 2,54 miliar. Sehingga, defisitnya mencapai Rp 2,19 miliar.

Dari awal peluncurannya pada 2004 silam hingga 2019, total pendapatan KMC Kartini 1 mencapai Rp 14,80 miliar. Sedangkan biaya operasional dari 2004 hingga 2019 sebesar Rp 34,05 miliar sehingga mengalami defisit Rp 19,24 miliar. 

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Gubernur Nomor 030/0010432 soal Permohonan Persetujuan Penjualan KMC Kartini 1, kapal dalam kondisi laik laut dengan nilai pasar sebesar Rp 8,80 miliar. Dari ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pemindahtanganan barang milik daerah bernilai lebih dari Rp 5 miliar harus memperoleh persetujuan DPRD.

(Humas DPRD)

 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00