FOKUS: #PPKM MIKRO

Efektifkan Peran Trantib Kelurahan Dalam Penegakkan PPKM

KBRN, Pekalongan : Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 kali ini akan lebih efektif dengan melibatkan seluruh sektor, tak terkecuali peran serta Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) tingkat kelurahan yang potensi diperkuat dalam rangka penegakan PPKM.

Para trantib ini dinilai memiliki kedekatan kepada warga setempat di lingkungan masing-masing, sehingga dibutuhkan untuk mengedukasi, sosialisasi, dan pengawasan penerapan PPKM di tingkat kelurahan.

Kasatpol PP Kota Pekalongan Dr Sri Budi Santoso mengungkapkan, pelibatan para trantib kelurahan ini mampu mengkoordinasikan lebih lanjut sekaligus mengevaluasi pelaksanaan PPKM di tingkat paling bawah yaitu kelurahan. 

Harapannya, mereka lebih memainkan peran yang strategis dengan stakeholder di kelurahan bersama para babinsa dan babinkamtimbas dan para tokoh masyarakat untuk selalu memberikan edukasi, sosialisasi dan pengawasan kepada warga di lingkungannya.

Langkah ini penting untuk mengendalikan penularan dan penyebaran Covid-19 yang beberapa waktu lalu mengalami lonjakan tajam.

Dengan adanya kebijakan PPKM dengan pemberlakuan sejumlah pembatasan, ia menilai, pasti sedikit banyak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman dengan masyarakat sehingga harus selalu dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.

"Intinya, kebijakan PPKM ini dilakukan dalam rangka upaya mengendalikan penularan Covid yang beberapa waktu teralim mengalami kelonjakan kasus yang tajam. Dimana, kapasitas rumah sakit juga sudah overload, sehingga perlunya upaya pembatasan-pembatasan dilakukan,” tutur SBS, sapaan akrab Sri Budi.

Menurut SBS, peran aktif kelurahan sangat dibutuhkan karena perangkat kelurahan merupakan unsur yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga komunikasinya diharapkan lebih mudah dimana dalam sehari-sehari sering berinteraksi dengan masyarakat.

“Namun trantib tidak bisa bekerja sendiri. Tapi harus bersinergi dengan instansi lain mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama,” tegas SBS.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid SE menekankan, agar dalam menjalankan tugas penegakkan PPKM, sikap humanis bisa terus diterapkan. Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Aaf tersebut mengakui memang dalam menjalankan tugas penegakkan PPKM secara humanis bukanlah suatu tugas yang ringan ketika diterapkan di tengah masyarakat.

“Kinerja yang sudah dilakukan harus dirawat, dipertahankan dan terus ditingkatkan. Semua pihak harus terlibat dalam penerapan PPKM dengan mengedepankan cara yang humanis tapi tegas,” tandasnya.(Miftachudin - Pekalongan)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00