Jelang Pilkada 2020, Pakar Hukum: Kotak Kosong Tidak Boleh Dipilih

KBRN, Semarang: Jelang Pilkada 2020, Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra merasa perlu mengedukasi mayarakat akan kotak kosong sebagai kompetitor kandidat tunggal dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut dia, dari kacamata hukum sebenarnya kotak kosong tidak boleh dipilih.

“Kalau kita liat dari UUD maupun UU Pemilu, itu mengatur hak- hak warga negara , hak untuk dipilih. Tapi tidak semua warga negara berhak dipilih tapi mereka yang terdaftar sebagai calon dalam pilkada,” katanya disela-sela meresmikan Kantor DPW PBB Jawa Tengah di Jalan Sriwijaya No.57 Semarang, Kamis ( 5/12/2019).

Mantan Menkumham yang juga Pakar Hukum Tata Negara ini menyebut kotak kosong bukanlah subjek hukum dan tidak  pernah mendaftar sebagai paslon.

“Kotak kosong kalau dipilih ini dia siapa, kalau dia menang apa bisa dilantik jadi bupati, walikota atau gubernur? Kan tidak bisa,” tandasnya.

Yusril mencontohkan kekalahan kontestan melawan kotak kosong pernah terjadi saat Pemilihan Wali Kota Makassar 2018.

“Nah yang di Makassar itu kan terjadi kevakuman yang berlarut-larut walikotanya itu,  Undang –undangnya kan ga jelas kalau kalah dari kotak kosong itu bagaiman. Kalau harus diulang lagi kan melawan kotak kosong lagi,” ucapnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun menyarankan agar jika ditemui calon tunggal dalam pilkada dapat disahkan secara aklamasi.

“Jadi menurut saya perlu diuji di Makamah Konstitusi, kalau pasangannya cuma satu perlu disahkan secara aklamasi tanpa ada pertandingan, jadi jangan lagi menyuruh masyarakat untuk pilih kotak kosong,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00