Lama Tidak Ada Kejelasan, DPRD Segera Selesaikan Gaji Serikat Kerja Pertamina

KBRN, Blora : Puluhan eks karyawan PT Caraka Perdana Megah yang tergabung dalam serikat pekerja Pertamina Cepu, menggelar audensi di gedung DPRD Blora, Senin (18/10/2021). Sebanyak 80 pekerja ini menuntut hak upah kerja yang belum dibayar senilai Rp 2 miliar dan hak lainya seperti BPJS ketenagakerjaan. 

"Ini menurut mereka PT Caraka ini ngesub ke PT Geo Cepu Indonesia (GCI), sedangkan PT Geo dapat pekerjaan dari Pertamina, dan PT Geo sendiri sekarang sudah bangkrut, Pailit. Ini kan kita Carikan solusi," ucap Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto usai audensi.

Sebagai wakil rakyat, politisi dari Partai Golkar ini berjanji bersama Pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan ini. "Ini kan kasus lama, tapi gak ada yang follow up. Kami harus ke Jakarta mendatangi kuratornya yang mengurusi GCI ke Pertamina Pusat yang memberi Pekerjaan PT GCI, kalau mubang mubeng ning Blora gak rampung ini, podo gak due duite ya kan," jelasnya.

Direktur utama PT Caraka, Merany Ariestisari  mengungkapkan, tidak bisa membayarkan gaji karyawan disebabkan PT Caraka sendiri belum mendapatkan gaji dari GCI. "Kami saja belum digaji GCI, totalnya hampir Rp 5,3 miliar. Bagaimana kita mau gaji karyawan ini. Kita tentu tidak ada uang. Sementara GCI sudah dinyatakan pailit," ungkapnya. 

Sementara itu, perwakilan PT Pertamina EP Cepu, Agung yang hadir dalam audiensi itu mengklaim , perusahaannya tidak mempunyai dasar kewajiban pemenuhan tuntutan dari eks pekerja PT Caraka Perdana Megah.

“Kami memenuhi undangan DPRD sebagai perhormatan terhadap lembaga legislatif, karena kami diundang. Namun sudah kami jelaskan dalam persoalan ini PT Pertamina EP Cepu Field secara aturan tidak dapat memenuhi kewajiban tuntutan tersebut, karena kami tidak pernah mempunyai kontrak kerjasama dengan PT Caraka Perdana Megah,” ujar Agung.

Dalam pertemuan tesebut Agung juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan operasi dan kegiatan apapun, PT Pertamina EP Field Cepu harus memenuhi aspek Good Corporate Governance (GCG), semua dijalankan mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.(Ramananda) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00