Henry : Mubes Kosgoro 1957 di Cirebon, Diluar itu Ilegal

KBRN, Semarang : Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO 1957) yang lahir pada tanggal 10 November 1957, menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro 1957. Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 akan menyelenggarakan Mubes Kosgoro 1957 secara daring karena kondisinya masih pandemi Covid-19. 

Mubes Kosgoro secara daring merupakan hasil Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspinas) 1957 ke VII, pada 30 Januari 2021 di Jakarta. Seluruh peserta sepakat bahwa digelarnya Mubes daring sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. 

Keputusan yang diambil dalam Muspinas VII Kosgoro 1957 terkait penyelenggaraan Mubes Kosgoro 1957 sudah sesuai dengan AD/ART. 

"Mubes Kosgoro 1957 akan dilaksanakan di Cirebon tanggal 6-8 Maret 2021. Pengadaan Mubes harus sesuai AD/ART organisasi. Apabila ada yang mengadakan Mubes Kosgoro 1957 diluar jadwal yang ditetapkan organisasi, itu dianggap ilegal," ujar penasehat ahli di Lembaga Komunikasi dan Informasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Henry Indraguna sekaligus Vice Presiden Kongres Advokat, Minggu (28/2/2021). 

Menurut dia, Mubes Kosgoro 1957 pada masa pandemi Covid-19 mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan, dan nantinya peserta menghadiri acara adalah mereka yang sudah disepakati dan disetujui mayoritas peserta Muspinas Kosgoro 1957. 

"Mari sukseskan Mubes Kosgoro 1957 di Cirebon, jaga kenyaman dan keamanan demi kelancaran mubes. Sebab, siapapun nantinya yang membuat onar dan berusaha memecah belah Kosgoro 1957, tentu kami dengan tegas membawa ke ranah hukum," tegas Henry. 

Kosgoro 1957 mendukung dan merespon penuh langkah pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Dukungan ini ditunjukkan dengan menyelenggarakan Mubes Kosgoro 1957 dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undang yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Kosgoro merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan hukum republik indonesia dan telah mendapatkan pengesahan yang sah serta terdaftar dikementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Orgamas yang berbunyi:

ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. 

juncto Pasal 5 ayat 1 Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi: 

Organisasi berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Dari uraian diatas, maka jelas Kosgoro 1957 merupakan organisasi dan kepengurusan yang sah dihadapan hukum, oleh karenanya diharap kepada semua peserta dapat bekerja sama dengan baik di dalam menjaga jalannya mubes dengan cara tetap menjaga nama baik organisasi dan tidak membuat keonaran apapun dan dalam bentuk apapun serta memilih pemimpin  yang dapat membawa perubahan bagi kosgoro 1957.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00