Amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2022, Perizinan Minerba Kembali ke Daerah

KBRN, Semarang : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyelenggaraan Forum Group Disscusin (FGD)  “Sosialisasi Pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara” di Ruang Polaris Room Lantai 3 Hotel Gumaya Semarang, Kamis (19/5/2022) siang.

FGD yang menghadirkan narasumber Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementrian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi dan Kepala Biro Hukum pada Sekjen Kemeterian ESDM, Muhamad Idris Froyoto Sihite dan diikuti perwakilan kepala dinas ESDM di sejumlah provinsi dan jajarannya.

Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementrian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi menjelaskan Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba, Kementrian ESDM akan segera mengeluarkan Surat Edaran (SE).

Dalam SE tersebut nantinya akan memuat petunjuk operasional perizinan tambang yang akan dikelola oleh pemerintah provinsi (pemprov) atau Dinas ESDM.

Dari kegiatan FGD itu, Sunindyo mendapatkan berbagai usulan dari Kepala  ESDM Provinsi, dan jajarannya dikota dan kabupaten.

“Salah satu usulan yang kami terima, untuk perizinan yang masuk sebelum tanggal 11 April, tetap akan kami (pemerintah pusat) proses,” katanya.

Perpres yang dikeluarkan, lanjutnya, dilatarbelakangi dari UU nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Diterbitkannya Perpres 55 tahun 2022 ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan izin tambang. Beberapan perijinan yang didelegasikan diantaranya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Selain itu, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan Golongan Mineral Bukan Logam, dan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah,  Sujarwanto Dwiatmoko mengungkapkan masyarakat banyak yang  menanyakan untuk pelayanan ijin usaha tambang.

“Pelayanan yang masuk sebelum tanggal 11 akan diselesaikan oleh pemerintah pusat.  lalu yang masuk setelah tanggal 11 pendaftarans akan diupayakan legal standingnya. Jadi masyarakat harus  bersabar dulu,” ungkapnya.

Pihaknya telah menyepakati perizinan menggunakan sistem OSS yang telah berjalan sebelumnya. Begitu pun SOP mengikuti prosedur pemerintah pusat.

“Tadi ada kesepakatan ada petunjuk operasionalnya karena menyangkut kesiapan peralatan sumber daya manusia dan sistemnya. Karena sistemnya disepakati menggunakan sistem OSS yang sudah berjalan dan SOP yang telah diatur dari pusat,” katanya.

Lebih lanjut  Sujarwanto menghimbau kepada masyarakat agar bersabar dulu dan mempersiapkan hal-hal yang penting untuk usaha di bidang tambang.

“Masyarakat silahkan memasukkan permohonan usaha di bidang tambang ke sistem, hanya saja karena waktu ini sedang mau diputuskan tentang operasional pelaksanaannya agar bersabar menunggu. Maka masyarakat yang akan usaha dibidang tambang agar mempersiapkan hal-hal yang penting terlebih dahulu,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar