Sekdes ASN Demak Konsolidasi Siapkan Pendaftaran Judicial Review

KBRN, Semarang : Sejumlah Sekdes yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Demak melakukan konsolidasi untuk mendiskusikan upaya hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, khusus Sekdes ASN. Kosolidasi tersebut dilakukan di Pondok Ikan, Desa Kerangkulon, Kabupaten Demak pada Rabu (18/5/2022).

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri tim hukum Karman Sastro & Partner selaku penerima kuasa 30 Sekdes ASN Kabupaten Demak. Karman Sastro menuturkan, ada banyak upaya hukum yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Salah satu upaya hukum yang kita lakukan dalam waktu dekat ini adalan Pendaftaran Juducial Review Ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Demak. Saat ini draf judicial review masih dalam tahap finishing dan kita komunikasikan dengan para Sekdes,” ungkapnya.

“Dalam waktu dekat ini pula, semua sekdes ASN yang memberikan kuasa semuanya akan hadir mendaftarkan Juducial Review ke Pengadilan Negeri Demak,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya Misbakhul Munier mengatakan  akan manfaatkan adanya Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah.

“Dalam regulasi ini, Gubernur Selaku Wakil dari Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan Perbub Demak No 11 Tahun 2022.  Kita berharap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk membuat penetapan  tim pengkajian terhadap Perbub ini. Kita juga akan siapkan surat secara tertulis kepada Gubernur,” katanya.

Sementara itu, Juru bicara Sekdes ASN, Suyoto yang juga merupakan Sekdes Desa Kunir, Kecamatan Dempat menuturkan, pihaknya tidak melawan Bupati atau Kepala Desa, namun menggunakan haknya karena merasa dirugikan dengan adanya Perbub Demak No 11 Tahun 2022.

“Maka dari itu kita Judicial Review. Jangan artikan ketika kita melakukan upaya hukum terus dianggap melawan bupati dan melawan kades,” bebernya.  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar