Harga Minyak Goreng di Pasar Tradisional Diminta Diturunkan

KBRN, Semarang : Pemberlakuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng terus dipantau tim Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan. 

Kepala Bidang Pasar dan Stabilitas Harga, Dinas Perdagangan Kota Semarang, Sugeng Dilianto mengatakan, jika ada oknum menimbun minyak goreng akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pangan. 

"Kami selalu adakan monitoring sehingga tidak mungkin ada yang berani menimbun karena kita ada tim monitoring khusus," ucapnya, Jumat (21/1/2022).

Adapun harga minyak goreng per Kamis (20/1/2022) di Pasar Gayamsari, Pasar Simongan, dan Pasar Peterongan terpantau Rp 20.000 per liter. Di Pasar Relokasi Johar terpantau Rp19.500 per liternya. Harga tersebut dapat dipantau dari aplikasi Sistem Informasi Perdagangan Kota Semarang (SIPS). 

"Masyarakat bisa memantau harga minyak goreng dan kebutuhan pokok di pasar tradisional melalui SIPS yang bisa di download melalui HP," katanya.

Dili menyebut regulasi untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 24 Januari 2022. 

Menteri Perdagangan RI telah mengeluarkan kebijakan tentang HET minyak goreng dipasaran di seluruh Indonesia yakni Rp14.000 per liter mulai Rabu (19/1/3022). Ia menyebut harga tersebut masih dikhususkan bagi toko retail modern, sementara untuk pasar tradisional akan ditetapkan satu minggu kemudian.  

"Ini yang menerapkan harga tersebut baru retail, misalnya Toko ADA menjual merk Bimoli yang harganya Rp50.000 dan harus di jual Rp14.000 maka sisanya Rp36.000 nanti akan diklaim ke Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia dan nanti Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia akan mengklaim lagi ke Asosiasi Minyak Sawit," tuturnya. 

Dili mengatakan, harga tersebut diberlakukan hingga harga minyak goreng di pasaran stabil berlaku untuk semua merk minyak goreng kemasan seperti Bimoli, filma, Kunci Mas dan lain sebagainya.  

Program ini satu orang konsumen hanya diperbolehkan membeli sebanyak dua liter minyak kemasan. Cara ini diharapkan tidak ada masyarakat yang menimbun sehingga tidak terjadi kelangkaan minyak goreng. 

"Program ini sampai harga stabil karena sekarang masih tinggi harganya, ini kan salah satu cara menytabilkan harga minyak goreng dengan cara operasi pasar seperti itu," jelasnya 

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim mendorong pemerintah segera memberlakukan subsidi harga minyak goreng di pasar tradisional. Pasalnya, kalangan menengah kebawah mayoritas belanja di pasar tradisional. 

Sehingga, ia mendorong harga minyak goreng di pasar tradisional segera disesuaikan agar subsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menengah ke bawah. 

"Yang sangat terasa sekali kan menengah ke bawah. Secepatnya harus bisa diberlakukan di pasar tradisional," katanya 

Mualim meminta Dinas Perdagangan bisa mengajak DPRD dan stakeholder terkait melakukan monitoring untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan. 

Jangan sampai, banyak pedagang yang menyimpang atau tidak menerapkan kebijakan tersebut. 

Pemantauan terhadap distributor atau tengkulak juga perlu dilakukan agar tidak terjadi penimbunan. Dinas Perdagangan juga didorong untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut. 

"Yang jelas langkah pertama sosialisasi, kedua diingatkan. Kalau memang masih tidak menerapkan aturan bisa diingatkan secara lisan. Pemkot harus mengambil tindakan tegas hingga pencabutan izin usaha jika pengusaha membandel," ucapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar