Lokasi Tambang Ngori Didesak Jadi Penambangan Rakyat

KBRN, Magelang : Ratusan pengemudi truk pasir yang tergabung dalam wadah Merapi Trans Comunity serta pekerja angkut pasir dari Buruh Slenggrong Merapi, berunjuk rasa di DPRD Kabupaten Magelang, Senin (25/10/2021) siang.

Dengan menggunakan ratusan truk, mereka berkonvoi dari Kecamatan Srumbung ke DPRD Kabupaten Magelang di Kecamatan Mungkid. Sebelumnya, mereka berkumpul di wilayah Srumbung sekitar pukul 10.00 WIB, namun baru tiba di halaman DPRD Kabupaten Magelang sekitar pukul 13.00 WIB.

Dari 200 armada truk yang berkonvoi tersebut,  hanya 10 unit truk saja yang datang ke DPRD.  Sedangkan lainnya diparkir di Lapangan drh Soepardi yang jaraknya sekitar 1 kilometer.

Sesampainya di DPRD, 10 orang perwakilan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Mahmud dan didampingi tiga anggota Komisi III dan kepala OPD terkait.

Ketua Merapi Transportasi Merapi, Nida Nur Afandi mengatakan, kedatangan mereka meminta agar lokasi penambangan di Ngori,  Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung  tersebut  dijadikan penambangan rakyat.

"Saat ini banyak penambangan di Ngori banyak menggunakan alat berat, Sedangkan kami para penambang manual semakin terdesak dengan keberadaan para penambang yang menggunakan alat berat," kata Nida.

Ia mengaku dengan penambangan menggunakan alat berat dianggap merugikan para penambang manual.  Karena, selama ini para penambang manual hanya mengais rezeki di aliran sungai yang berhulu dari Merapi.

“Kekeberadaan alat berat itu membuat kami para penambang pasir manual merasa resah. Karena, kami merasa terdesak lokasinya untuk terus bergeser naik mendekati kawasan Gunung Merapi dan berjarak hanya sekitar 2,7 kilometer dari puncak,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, keberadaan begho juga membuat kerusakan jalan serta lingkungan kawasan Ngori.

Atas dasar petimbangan itu, pihaknya Polres Magelang menurunkan semua alat berat atau back hoe yang ada  kawasan penambangan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Mahmud mengatakan, izin penambangan bahan galian C eks Dusun Ngori, Desa Kemiren tersebut merupakan kewenangan dari pemeritah pusat. Dengan demikian, Pemkab Magelang tidak bisa memberikan izin penambangan di tempat itu. Dyas

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00