FOKUS: #PPKM MIKRO

PPKM Darurat Diperpanjang, BLT DD Segera Cair

KBRN, Pekalongan : Bupati  Pekalongan Fadia Arafiq menginstruksikan seluruh perangkat desa se-Kabupaten Pekalongan segera melakukan Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Langkah ini diambil dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di masa PPKM level 4 pada sektor ekonomi. 

Fadia memimpin acara Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan di Aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/7/2021) Sore.

‘’Says berharap,  Instruksi dari Bapak Presiden bagi Desa yang telah menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa agar segera membayarkan BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dan mengajukan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya,’’ ungkapnya.

Dia mengatakan, pemberlakuan PPKM Darurat atau PPKM Level 4 yang telah resmi diperpanjang sampai 25 Juli 2021. Dana BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa tersebut setidaknya dapat membantu Keluarga Penerima Manfaat di masa PPKM Darurat ini.

Untuk itu, dia berharap perangkat desa untuk segera melakukan langkah cepat apabila dana desa telah cair.

‘’Melakukan pencermatan secara terus menerus terhadap kondisi warga, dan ketika ditemukan warga yang berhak tapi belum menerima BLT DD, agar segera dimasukkan dalam data KPM penerima BLT DD sesuai dengan mekanisme yang berlaku,’’ ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadia juga berpesan kepada seluruh Kepala Desa yang belum mengusulkan jalan poros desa untuk segera mengusulkan sebelum tanggal 27 Juli 2021 dengan disertai video yang konkret.

‘’Saya minta bukan hanya mengusulkan saja, tetapi harus disertakan videonya. Karena dengan videonya ini saya yang akan selektif memilih mana yang lebih penting dan harus didahulukan,’’ jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH juga mengatakan, selama masa pemberlakukan PPKM Darurat ini, Pemkab Pekalongan bersama beberapa unsur Forkopimda telah melakukan langkah-langkah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pekalongan.

‘’Langkah pertama adalah melakukan penyekatan-penyekatan jalan, yang kedua adalah melakukan pemadaman di seluruh jalan protokol yang otomatis mengganggu aktivitas masyarakat, ini bukan sebuah kebijakan yang bisa diterima berbagai pihak. Namun karena ini merupakan instruksi pemerintah pusat, jadi apapun kami pemerintah daerah tunduk dan patuh kepada pemerintah pusat,’’ ungkapnya.

Riswadi juga mengatakan dalam kesempatan tersebut, bagi seluruh kepala desa untuk benar-benar memperhatikan masyarakatnya di masa pandemi Covid-19 ini baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi.

"Ini sesuai  instruksi Bapak Presiden bahwa penyaluran dana desa harap segera disalurkan untuk pencegahan Covid-19 yang diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021 ini,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kajari Kabupaten Pekalongan Abun Hasbullah Syambas juga mengatakan, perpanjangan masa PPKM Darurat ini, pihaknya akan mendukung penuh Kabupaten Pekalongan untuk bisa melanjutkan pelaksanaan PPKM Darurat tersebut di Kabupaten Pekalongan.

‘’Kajari benar-benar siap bersinergi bersama Pemkab Pekalongan untuk melanjutkan instruksi PPKM Darurat dari pemerintah pusat,’’ ungkap Abun. (Miftachudin - Pekalongan)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00