Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020 Diharapkan Dapat Terlaksana

KBRN, Semarang : Peraturan mengenai larangan eks narapidana koruptor untuk ikut berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 diharapkan ada oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang.

Koordinato Divisi Hukum dan Data Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman menurutkan, hingga saat ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan belum keluar dan masih diuji publik. Namun PKPU yang masih diuji coba publik belum mengatur terkait larangan eks narapidana koruptor ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020. 

"PKPU yang sedang diuji hanya melarang kejahatan seksual dan illegal logging, koruptor belum diatur. Kami berharap koruptor dicantumkan dilarang mencalonkan diri," tegas Arief saat jumpa pers Bawaslu Kota Semarang di Balai Diva, Jumat (29/11/2019). 

Arief menyebut, pelarangan eks koruptor berkontestasi dalam pesta demokrasi masih diperdebatkan di tingkat pusat. Namun, pihaknya selaku penyelenggara berharap eks koruptor tidak diperbolehkan mencalonkan diri. Hal ini agar demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang tidak dikotori. 

"Pengalaman sebelumnya kan sudah ada, di Kudus. Seorang kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2018, kemudian 2019 yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Ini yang kami harapkan tidak terjadi," paparnya. 

Selain harus dicantumkan di PKPU, ia berharap kebijakan ini bisa tercantum di undang-undang. Pasalnya, jika nantinya hanya tercantum di PKPU akan menimbulkan potensi sengketa. Pasalnya, dasar hukum tidak kuat. 

Hingga kini, pihaknya masih menunggu PKPU Pencalonan dan revisi undang-undang yang mengatur hal itu. 

"Jika saat pencalonan atau pendaftaran nanti tidak termuat larangan tersebut, maka eks narapidana koruptor masih diperbolehkan," tambahnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00