Pendataan Disabilitas Di Kelurahan Sendangguwo Melalui Posbindu

KBRN, Semarang : PATTIRO Semarang bersama IDEA melalui Program SPEAK (Strengthening Public Services through the Empowerment of Women-Led Advocacy and Social Audit Networks) yang didukung Uni Eropa dan Hivos menyelenggarakan Pekan Media Briefing dengan tema, “Potret Kebijakan Pendataan disabilitas Kota Semarang, Studi Kasus Kelurahan Sendangguwo” pada Rabu (26/1/2022) secara daring.

Program SPEAK ini mendorong 7 perempuan dari kelompok perempuan Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang untuk melakukan audit sosial tentang pelayanan kesehatan dengan fokus Posbindu (Pos Binaan Terpadu) responsif disabilitas. Dalam upaya perbaikan pelayanan publik di Kelurahan Sendangguwo, kelompok perempuan telah melakukan pendataan mandiri penyandang disabilitas di kelurahannya.

Hal ini dilakukan karena data Dinas Sosial yang ada belum terperinci sampai di level kelurahan. Kecamatan Tembalang masuk ke dalam 5 Kecamatan yang memiliki jumlah disabilitas terbanyak di Kota Semarang. Menurut data Dinas Sosial Kota Semarang menunjukkan angka disabilitas di Kecamatan Tembalang sejumlah 225 orang.

Anggota Kelompok Perempuan Sendangguwo, Peniningsih mengaku dalam proses pendataan disabilitas tidak ada kendala yang berarti. Kendala hanya pada medan di wilayahnya yang berkontur naik turun. Membutuhkan tenaga ekstra dan harus dilakukan sampai berhari-hari untuk mendatangilokasi dan melakukan pendataan door-to-door. Namun ia menyiasatinya dengan melibatkan kader wilayah RW setempat yang tahu kondisi wilayah dan warganya.

“Pendataan terus berjalan seiring dengan berjalannya kegiatan. Namun yang secara serentak door to door per RW sudah selesai. Jumlah disabilitas yang diperoleh 122 orang dari total 10 RW di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,” bebernya.

Perempuan yang akrab dipanggil Ningsih itu juga bercerita, dengan pendataan itu warga disabilitas sangat terbantu dan merasa senang. Ketika di lapangan tim pendataan menyampaikan tujuan meminta data, yakni untuk rencana pembentukan Posbindu Disabilitas.

 “Mereka atau keluarganya sangat senang mendengarnya. Bahkan mereka ada yang mengusulkan ingin bergabung dalam komunitas disabilitas di wilayah Sendangguwo,” akunya.

Pendataan itu, lanjut Ningsih, juga bisa dimanfaatkan apabila ada instansi yang memerlukan data disabilitas. Ia dan tim juga siap membantu jika ada penyaluran bantuan atau kegiatan khusus untuk disabilitas. Berkat pendataan itu, beberapa kali juga disabilitas di Kelurahan Sendangguwo mendapat perhatian dari pemerintah.

“Salah satu disabilitas tuna rungu dari RW 10 menerima bantuan freezer untuk usaha berjualan minuman dingin di rumah yang langsung diberikan oleh Ibu Risma Menteri Sosial pada bulan September 2021lalu,” ungkapnya.

Keberhasilan itu, kata Ningsih, karena dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Program SPEAK. Ningsih mengaku awalnya dari pelatihan 25 orang diberikan materi terkait Audit Sosial di Hotel Dafam Semarang pada 13-14 Februari 2020. Ia dan kelompoknya diminta untuk mengangkat beberapa permasalahan yang ada di Kelurahan Sendangguwo. Beberapa permasalahan muncul dan mengerucut menjadi satu.

“Satu permasalahan yang dianggap sangat penting yaitu terbentuknya Posbindu Disabilitas,” terangnya.

Setelah itu, melalui proses yang cukup panjang dan melalui beberapa tahapan, akhirnya Posbindu Disabilitas terbentuk pada 29 September 2021 di Kelurahan Sendangguwo. Dukungan cukup penting, menurut Ningsih juga berasal dari pihak kelurahan. Walaupun di awal sempat diragukan oleh pihak kelurahan. Karena pendataan dan kegiatan tersebut membutuhkan kader-kader yang tangguh.

“Kami komunitas perempuan Sendangguwo tidak patah semangat dan terus berusaha demi terwujudnya rencana tersebut meskipun kami juga tidak mempunyai dana,” jelasnya.

Melihat tekad besar dari kelompok perempuan yang serius untuk mewujudkan Posyandu disabilitas, Kepala Kelurahan Sendangguwo menyambut baik dan bersedia untuk membantu dan memberikan dukungan. Dukungan pemerintah kelurahan dari awal dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di kantor Kelurahan, pembuatan SK Posbindu Disabilitas, Launching pada 29 September 2021 hingga posbindu disabilitas terbentuk dan sudah berjalan 3 kali sejak September hingga Desember 2021.

 Kedepan, Ningsih dan kelompok perempuan kelurahan Sendangguwo ingin membuat komunitas untuk kelompok disabilitas. Tujuannya agar ada wadah kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan ketunaannya.

“Kami juga ingin kaum disabilitas mempunyai keterampilan yang bisa membantu dirinya dan ekonomi keluarganya. Memberikan perhatian dan semangat untuk mereka semua,” harap Ningsih.

Ella Cahyaning Maghfuroh, pegiat Pattiro Semarang menjelaskan ide awal pendataan disabilitas di Kelurahan Sendangguwo adalah dari kelompok perempuan. Perkiraan data disabilitas banyak. Namun belum mendapat perhatian pemerintah tingkat kelurahan.

“Mereka (kelompok perempuan) merumuskan dan mengidentifikasi data disabilitas tinggi. Tidak terlihat sebagai masalah di tingkat kelurahan,” terangnya.

Melalui pendataan yang sudah dilakukan oleh kelompok perempuan Sendangguwo, ke depannya harus terus dilakukan pendataan. Agar data disabilitas bisa masuk ke sistem data yang ada di kelurahan dan dinas sosial.

“Dampaknya ada bantuan dari pemerintah desa, setelah ada data,” tuturnya.

Selain itu bisa menjadi data acuan untuk dinas terkait. Apabila ingin menyelenggarakan acara yang melibatkan kelompok disabilitas. Bisa sesuai data yang ada dan tepat sasaran.

Sementara itu, Amrinalfi Khair Wijayanto, Field Officer Program SPEAK Kota Semarang mengatakan tantangan pendataan disabilitas adalah data di dinas atau pemerintah berbeda. Terutama pada kecepatan pemutakhiran data. Melihat hal tersebut ada semangat dari kelompok perempuan Sendangguwo untuk melakukan pendataan secara real time.

“Hasil dari pendataan secara langsung ternyata jumlahnya cukup banyak. Beberapa penyandang disabilitas memang belum terdata,” bebernya.

Tentangan lain , lanjut Amri, adalah akses rumah yang cukup jauh dari layanan kesehatan, membuat keluarga disabilitas tidak mengaksesnya. Selain itu juga tidak semua keluarga mengakui kalau memiliki keluarga yang disabilitas. Sehingga pendataan dari dinas sulit tercapai. Pendataan yang digawangi oleh ibu Peniningsih, mengerahkan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kelompok perempuan secara langsung, dari rumah ke rumah.

 “Saat pendataan ibu-ibu sampai berjuang menyusuri jalan yang sangat menanjak dan sulit diakses,” kata Amri.

Setelah pendataan selesai, pihaknya berharap data bisa diadopsi oleh pemerintah. Saat ini data tersebut sudah digunakan oleh pemerintah kelurahan untuk vaksinasi. Selain itu juga digunakan oleh Puskesmas untuk pelayanan kesehatan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar